JAKARTA - Upaya pemerintah dalam menjamin konektivitas menuju wilayah terdampak bencana di Aceh dan Sumatera saat ini tengah difokuskan pada pembahasan kebijakan harga tiket pesawat.
Pemerintah menilai bahwa akses penerbangan yang tetap terjangkau menjadi bagian penting dalam mendukung proses pemulihan, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan mobilitas cepat ke lokasi aman maupun bagi distribusi bantuan.
Dalam kerangka itu, pemerintah mulai mengkaji kemungkinan pemberian potongan harga tiket pesawat pada rute yang langsung melayani kawasan terdampak.
Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Achmad Setiyo Prabowo menjelaskan bahwa terdapat tiga bandara yang dikelola Kementerian Perhubungan dan berada paling dekat dengan wilayah yang sedang mengalami dampak bencana.
Ketiga bandara tersebut adalah Bandara Dr. Ferdinand Lumban Tobing di Sibolga, Bandara Rembele di Takengon Aceh, serta Bandara Malikus Saleh di Aceh. Menurutnya, ketiga titik ini menjadi lokasi paling memungkinkan untuk penerapan pengurangan tarif layanan kebandarudaraan.
Hal ini karena skema pungutan di bandara tersebut berada di bawah pengelolaan pemerintah sehingga fleksibilitas pengaturannya bisa disesuaikan dengan kondisi darurat yang sedang berlangsung.
Setiyo mengungkapkan bahwa pemerintah melihat ruang untuk mengurangi pungutan seperti biaya parkir pesawat, pajak yang biasanya menjadi PNBP, hingga berbagai pungutan jasa kebandarudaraan lain.
Dengan menekan komponen biaya tersebut, harga tiket diharapkan ikut turun sehingga masyarakat terdampak bencana bisa tetap mengakses transportasi udara tanpa beban biaya yang meningkat.
Ia menyampaikan bahwa keputusan final masih perlu dilaporkan terlebih dahulu kepada pimpinan sebelum diterbitkan secara resmi, namun skema ini menjadi salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan.
Kajian Keringanan Tarif pada Tiga Bandara Prioritas
Pemerintah menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada penerapan tarif baru untuk tiga bandara tersebut meski wilayah sekitarnya sedang berada dalam situasi darurat akibat bencana sejak awal Desember.
Setiyo menjelaskan bahwa kebijakan harga di tiga bandara itu sejak awal memang belum diberlakukan secara penuh karena mempertimbangkan kondisi masyarakat yang terdampak. Menurutnya, penyesuaian tarif dapat dilakukan dalam keadaan tertentu, sehingga peluang untuk memberikan diskon tiket pesawat bukanlah hal yang tertutup.
Ia menyebut bahwa untuk saat ini belum terdapat insentif resmi kepada maskapai yang melayani rute menuju wilayah terdampak, baik dalam bentuk dukungan fiskal maupun kebijakan lain yang biasanya diberikan ketika terjadi situasi luar biasa.
Namun ia menekankan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan agar transportasi udara tetap dapat beroperasi dengan aman dan terjangkau.
Sebagai salah satu moda transportasi yang paling cepat menjangkau wilayah terpencil, penerbangan berperan penting dalam mendukung evakuasi maupun pengiriman logistik bantuan.
Dalam kesempatan tersebut, Setiyo juga menyampaikan bahwa pihaknya mengimbau seluruh maskapai agar tidak menaikkan harga tiket untuk rute menuju atau keluar dari daerah bencana. Menurutnya, masyarakat di wilayah terdampak masih ada yang membutuhkan layanan transportasi udara untuk berpindah ke lokasi yang lebih aman.
Ia menegaskan bahwa meskipun belum ada insentif formal, imbauan resmi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sudah diberikan agar maskapai mempertahankan harga tiket dalam batas normal.
“Insentif secara resmi tidak ada, tapi sudah mengimbau melalui surat pak Dirjen, agar pesawat yang melayani rute ke daerah terdampak bencana, itu tetap menggunakan harga tiket normal jadi jangan dinaikan lah,” ujarnya.
Imbauan Maskapai dan Kebutuhan Mobilitas Warga
Situasi di Aceh dan Sumatera membuat kebutuhan warga akan transportasi yang cepat dan efisien menjadi semakin mendesak.
Pemerintah memahami bahwa perpindahan sebagian masyarakat ke tempat yang lebih aman memerlukan ketersediaan moda transportasi yang tidak membebani, terutama bagi warga yang mengalami kerugian atau kehilangan akses ekonomi akibat bencana.
Oleh karena itu, pembahasan mengenai diskon tiket pesawat tidak hanya dipandang sebagai upaya meringankan biaya perjalanan, tetapi juga bagian dari tanggung jawab pemerintah menjaga aksesibilitas transportasi bagi publik.
Imbauan untuk tidak menaikkan harga tiket menjadi salah satu langkah awal agar masyarakat dapat tetap terlayani tanpa perubahan tarif yang mendadak. Maskapai diminta memahami kondisi darurat dan tidak melakukan penyesuaian harga yang justru memberatkan warga.
Dengan tetap mempertahankan tarif normal, mobilitas warga maupun tenaga bantuan dapat berjalan lancar di tengah proses penanganan bencana yang masih berlangsung.
Pemerintah berharap bahwa kajian kebijakan ini dapat menghasilkan keputusan yang membawa manfaat bagi warga terdampak. Diskon tiket pesawat yang sedang dipertimbangkan menjadi salah satu bentuk dukungan agar perpindahan dan distribusi bantuan bisa berlangsung lebih efektif.
Sementara itu, pembahasan lebih lanjut mengenai skema pemotongan tarif kebandarudaraan akan terus dilakukan, termasuk menunggu persetujuan pimpinan agar kebijakan tersebut dapat diterapkan secara resmi apabila dianggap tepat.