JAKARTA - Di tengah masifnya dorongan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta agar masyarakat beralih ke transportasi umum, mobilitas penumpang di Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur, justru menemui banyak hambatan.
Terminal yang seharusnya memiliki infrastruktur memadai ini hingga sekarang belum menyediakan jalur khusus untuk pejalan kaki.
Kondisi tersebut memaksa calon penumpang harus berbagi area dengan laju kendaraan yang melintas di kawasan terminal.
Situasi ini kerap membuat pengemudi bus Transjakarta atau angkutan Jaklingko harus berhenti mendadak dan membunyikan klakson agar tidak menabrak orang yang melintas di tengah jalur.
Meski penuh risiko keselamatan, penumpang tidak memiliki opsi lain karena tidak adanya trotoar atau koridor pejalan kaki di area tersebut.
Selain itu, armada Jaklingko sering menurunkan penumpang di sembarang tempat di dalam terminal.
Fenomena ini membuat alur aktivitas di Terminal Kampung Melayu tampak berantakan dan tidak terkelola dengan baik.
Pengamat transportasi, Deddy Herlambang, menyatakan bahwa saat ini Terminal Kampung Melayu bukan lagi menjadi pusat perpindahan transportasi tersibuk.
"Dulu kala sebelum ada BRT (Bus Rapid Transit) Transjakarta memang saat masih ada bus Metromini atau Kopaja memang Kampung Melayu dikatakan terpadat, sekarang tidak lagi," kata dia ketika dihubungi Kompas.com, Selasa (7/7/2026).
Namun, ia menilai kondisi itu tidak bisa menjadi alasan untuk mengabaikan pengadaan fasilitas dasar, terutama akses bagi pejalan kaki.
Deddy berpandangan bahwa ketiadaan jalur pejalan kaki di Terminal Kampung Melayu melanggar Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Padahal, trotoar atau akses pejalan kaki adalah elemen vital yang seharusnya ada di setiap terminal.
Ia menambahkan, sarana publik seperti terminal harus didesain agar nyaman dan aman bagi seluruh kelompok masyarakat.
Tanpa trotoar atau jalur khusus, Terminal Kampung Melayu dinilai belum memenuhi kebutuhan kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, anak-anak, dan penyandang disabilitas.
Bukan sekadar akses pejalan kaki, Deddy juga menyoroti minimnya ruang tunggu di terminal tersebut.
Sebab, area tunggu penumpang di sana hanya mengandalkan satu halte dengan lebar hanya sekitar lima sampai enam meter.
Uniknya, halte tersebut berada di seberang terminal dan terpisah oleh jalur kendaraan pribadi yang biasanya dipakai untuk berputar balik dari arah Jalan Jatinegara Timur menuju Jalan Jatinegara Barat.
Akibatnya, banyak pengguna jasa lebih memilih menunggu armada Jaklingko di dalam kawasan terminal dengan menyandar pada pembatas jalan daripada harus berjalan ke halte.
Oleh karena itu, Deddy menyarankan agar area terminal yang sudah berkanopi diperlebar supaya penumpang memiliki ruang tunggu yang lebih layak.
Deddy mengingatkan bahwa indikator keberhasilan ekosistem transportasi publik tidak hanya diukur dari banyaknya rute atau jumlah armada.
Menurutnya, faktor kenyamanan penumpang saat berganti moda angkutan juga memiliki peran yang sangat penting.
Jika dilihat secara menyeluruh, Deddy menyebut masih banyak aspek kelayakan di Terminal Kampung Melayu yang belum memenuhi standar SPM.
Apabila situasi ini tidak segera ditangani, pihak terminal dikhawatirkan tidak akan mampu menampung lonjakan pengguna angkutan massal di masa depan.
Selain itu, kelangkaan fasilitas ini berpotensi membuat masyarakat enggan menggunakan transportasi umum lagi.
"Berpotensi mendorong masyarakat beralih menggunakan kendaraan pribadi," jelas Deddy.
Jika semakin banyak warga kembali menggunakan kendaraan pribadi, masalah kemacetan di Jakarta diprediksi akan semakin rumit.
Padahal, meskipun porsi pengguna angkutan umum saat ini sudah besar, persoalan kemacetan di Jakarta masih menjadi masalah besar yang belum selesai.
Oleh karena itu, pemerintah tidak boleh hanya fokus menambah unit armada, tetapi wajib meningkatkan kualitas terminal sebagai titik vital mobilitas penumpang.
Sebab, jika aksesibilitas terminal menyulitkan dan fasilitas pendukungnya buruk, warga dipastikan akan semakin enggan beralih ke transportasi umum.
Untuk membenahi kondisi di Terminal Kampung Melayu, Deddy merekomendasikan penataan ulang dengan menerapkan konsep Transit Joint Development (TJD).
TJD merupakan skema pengembangan kawasan yang menggabungkan sarana transportasi massal dengan pusat komersial atau bangunan properti, layaknya stasiun yang terintegrasi dengan gedung perkantoran.
Ia menjelaskan bahwa pengembangan ini dapat diwujudkan melalui kemitraan strategis antara pemerintah, operator transportasi, dan sektor swasta.
"Kalau untuk menjadi Transit Oriented Development (TOD) sulit, paling realistis TJD," tutur dia.
Ia memaparkan bahwa luas area Terminal Kampung Melayu yang hanya sekitar 2.500 meter persegi menjadi hambatan utama untuk mengimplementasikan konsep TOD secara penuh.
Pengawas Terminal Kampung Melayu dari Dishub DKI Jakarta, Beni Ismanto, membenarkan bahwa keterbatasan lahan horizontal menjadi kendala utama dalam menata kawasan tersebut.
Ia berpendapat kondisi lahan tersebut membuat rencana pembangunan trotoar atau jalur khusus pejalan kaki menjadi sulit terealisasi.
"Saya ingin sekali penumpang yang berpindah moda transportasi bisa lebih nyaman dan aman seperti di Blok M, tapi kembali lagi, kendala utamanya adalah minimnya lahan," ungkap dia saat ditemui di Terminal Kampung Melayu, Selasa.
Selain menghambat pembangunan trotoar, keterbatasan lahan memicu kerumitan dalam mengelola zonasi perlintasan kendaraan.
Padahal, penyediaan lajur khusus sangat vital agar pergerakan bus dan angkutan di terminal menjadi lebih tertib.
Beni menuturkan, idealnya Terminal Kampung Melayu didukung enam lajur kendaraan agar setiap armada bisa bersandar sesuai rutenya.
Namun, dengan ketersediaan lahan saat ini, terminal diperkirakan hanya mampu menampung dua lajur kendaraan.
Sementara itu, penggunaan satu lajur untuk lebih dari satu rute tidak disarankan karena berpotensi membingungkan penumpang.
"Jadi keterbatasan lahan inilah penyebab belum adanya penataan jalur yang lebih aman seperti trotoar di dalam terminal," ucap Beni.
Meskipun belum bisa tertata maksimal, Beni mengklaim kondisi fisik di Terminal Kampung Melayu perlahan mulai membaik.
Jika sebelumnya kendaraan pribadi diperbolehkan masuk untuk memutar balik, kini telah disediakan lajur khusus di sisi utara terminal.
"Di sebelah yang lihat tadi itu memang jalur terusan untuk kendaraan pribadi, bukan masuk ke area terminal. Jadi memang ada jalurnya sendiri," ungkap dia.
Lajur tersebut memiliki lebar sekitar tiga meter, sehingga hanya memadai untuk satu mobil saja.
Namun, karena kapasitas lajur terbatas, masih ada pengendara yang nekat menerobos masuk ke area terminal untuk berputar balik karena tidak sabar antre.
Beni mengonfirmasi bahwa dirinya memahami harapan publik agar jalur kendaraan pribadi ditutup total dan dialihfungsikan menjadi zona perluasan terminal.
Lewat skema itu, kendaraan pribadi nantinya diarahkan memutar balik di area Otista, sehingga lingkungan terminal bisa steril dari kendaraan non-umum.
Kendati demikian, opsi tersebut belum bisa dilakukan karena hak kepemilikan atas jalan selebar tiga meter itu bukan di bawah wewenang Pemprov Jakarta.
