PADANG - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tengah melakukan upaya strategis dalam mengajukan integrasi tiga wilayah, yakni Kabupaten Sawahlunto, Sijunjung, dan Dharmasraya atau Kawasan SSD, untuk ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional kepada pemerintah pusat.
Langkah ini diambil demi mengatasi kesenjangan ekonomi antara wilayah pesisir barat dengan koridor selatan-timur Sumatera Barat.
Jika usulan ini berhasil, kawasan tersebut direncanakan berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui hilirisasi industri, konektivitas logistik, dan optimalisasi pariwisata warisan budaya.
Guna menyusun proposal tersebut, Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy, menggelar pertemuan dengan para kepala daerah terkait di kediaman dinasnya.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani, Bupati Sijunjung Benny Dwifa Yuswir, serta Wakil Wali Kota Sawahlunto Jeffry Hibatullah.
Proses kolaborasi ini menghasilkan penandatanganan surat kesepakatan komitmen bersama antarwilayah.
"Kami ingin pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri. Sawahlunto, Sijunjung, dan Dharmasraya memiliki potensi yang saling melengkapi. Kalau kami satukan dalam satu arah pembangunan, kami yakin manfaatnya akan jauh lebih besar bagi masyarakat," ujar Vasko Ruseimy.
Vasko menjelaskan bahwa kawasan SSD akan dikembangkan sebagai klaster ekonomi modern yang fokus pada penguatan industri, peningkatan nilai tambah produk, energi hijau, serta sektor pariwisata.
Wagub menegaskan bahwa pengajuan status PSN ini tidak sekadar untuk pembangunan fisik atau penyerapan APBN semata.
Tujuan utamanya adalah menstimulasi ekosistem investasi swasta yang mampu menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah besar.
"Kalau akses semakin baik, investasi akan lebih mudah masuk. Ketika investasi tumbuh, usaha masyarakat ikut berkembang, lapangan kerja bertambah, dan ekonomi daerah bergerak lebih cepat. Itu yang sedang kami siapkan bersama," kata Vasko.
Masing-masing daerah dalam kawasan SSD memiliki keunggulan kompetitif, di mana Sawahlunto mengandalkan pariwisata warisan UNESCO, Sijunjung memperkuat logistik dan agraris, sementara Dharmasraya menjadi gerbang utama jalur lintas tengah Sumatera.
Keberhasilan usulan ini membutuhkan komitmen administrasi yang transparan, termasuk penyediaan data makro dan kajian kelayakan wilayah.
Dokumen kesepakatan tersebut juga mencakup percepatan sinkronisasi rencana tata ruang wilayah guna menjamin kepastian hukum investasi.
Selain itu, terdapat komitmen untuk mendukung penyediaan lahan infrastruktur logistik skala besar agar tidak terjadi sengketa lahan.
Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani, menyatakan kesiapan wilayahnya dalam menyediakan kebijakan lokal dan dukungan anggaran untuk memenuhi syarat PSN.
"Kami siap mendukung sesuai kewenangan dan kemampuan keuangan daerah masing-masing. Harapannya, usulan ini disetujui Pemerintah Pusat sehingga dapat mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan Sawahlunto, Sijunjung, Dharmasraya, maupun Sumatera Barat secara keseluruhan," ujar Annisa.
Setelah kesepakatan ini, Pemprov Sumbar melalui Bappeda akan segera menyusun proposal lengkap untuk diserahkan kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Bappenas.
