JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini dijadwalkan bakal meresmikan delapan Mal Pelayanan Publik (MPP) baru dalam rangka mendongkrak mutu pelayanan publik melalui keterpaduan layanan sekaligus mempermudah jangkauan bagi seluruh warga.
"Peresmian delapan MPP pada semester pertama 2026 ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penyederhanaan proses layanan, integrasi layanan lintas sektor, serta kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan," kata Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Otok Kuswandaru dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Delapan unit MPP yang segera diresmikan tersebut tersebar di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir, Karimun, Bangka Selatan, Paser, Tanah Bumbu, Kotabaru, Tana Toraja, dan Halmahera Selatan.
Pelaksanaan agenda peresmian ini otomatis menambah total jumlah keseluruhan MPP yang telah dibangun dari semula 305 unit hingga kini menjadi 313 unit MPP di berbagai wilayah Indonesia.
Otok menyampaikan bahwa penambahan jumlah MPP tersebut diproyeksikan mampu memperkuat kerja sama dan sinergisitas yang terjalin antara kementerian/lembaga bersama pemerintah daerah dalam tata kelola pelayanan publik.
Seiring dengan perluasan jaringan operasional itu, peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) selaku pengelola MPP turut dijadikan sebagai fokus prioritas utama agar mampu menghadirkan sistem pelayanan yang jauh lebih efektif, responsif, dan inklusif.
Berdasarkan penjelasannya, kapabilitas SDM di lini operasional MPP terus ditingkatkan agar dapat memberikan model pelayanan yang tidak sekadar mengacu pada pemenuhan indikator teknis saja, tetapi juga memiliki kepekaan emosional serta kepedulian yang mendalam terhadap segala keperluan kelompok rentan.
Sebagai bagian dari langkah strategis tersebut, rangkaian acara yang mengusung tema "Transformasi MPP sebagai Simpul Layanan Terintegrasi dan Inklusif" ini nantinya juga diisi dengan kegiatan seminar penguatan kompetensi bagi para SDM operasional MPP pada sesi siang hari.
Kegiatan tersebut mencakup pelaksanaan program pelatihan sensitivitas pelayanan yang secara khusus menyasar pemenuhan hak kelompok rentan.
Pelaksanaan seminar itu ditujukan guna memperkuat pemahaman dari para pelaksana pelayanan publik, khususnya bagi petugas garda terdepan (frontliner) maupun manajemen pengelola MPP, agar sanggup menyajikan bentuk pelayanan yang adil, adaptif, responsif, serta berorientasi penuh pada pemenuhan kebutuhan di semua lapisan masyarakat.
