MAJALENGKA - Gabungan mahasiswa beserta masyarakat Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, menjadwalkan unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Majalengka pada Senin (15/6/2026).
Demonstrasi dengan tajuk #MajalengkaBergerak ini masuk dalam daftar aksi hari ini yang akan dimulai pada pukul 13.00 WIB.
Kurang lebih 200 massa yang terdiri dari mahasiswa, lembaga kemahasiswaan, serta elemen masyarakat diprediksi bakal memadati lokasi.
Para demonstran akan memakai jaket almamater serta atribut organisasi masing-masing sebagai pengenal identitas.
Nendi Nurdiana selaku Ketua BEM Universitas Majalengka (UNMA) menyatakan bahwa gerakan ini dilaksanakan demi menyalurkan aspirasi atas pelbagai masalah nasional.
Nendi menilai sejumlah keputusan yang diambil pemerintah memberikan efek secara langsung terhadap hajat hidup orang banyak.
"Dalam aksi yang kami lakukan ada beberapa tuntutan yang menjadi fokus utama untuk disampaikan kepada wakil rakyat," kata Nendi, Kamis (14/6/2026).
Nendi menyebutkan bahwa para peserta aksi mengusung lima poin tuntutan utama untuk diserahkan kepada DPRD Kabupaten Majalengka pada demonstrasi hari ini.
Poin-poin tersebut di antaranya berisi desakan agar pemerintah memangkas pemborosan APBN serta meninjau ulang program Makan Bergizi Gratis atau MBG.
Bukan cuma perkara APBN dan MBG, pihak mahasiswa pun menyoroti situasi perekonomian domestik.
Massa menuntut pemerintah agar lekas menanggulangi kenaikan harga BBM serta merosotnya nilai tukar rupiah.
"Segera mengatasi melonjaknya harga BBM dan melemahnya nilai tukar rupiah," ujarnya.
Pihak mahasiswa juga mendesak Presiden beserta jajarannya untuk bertanggung jawab sekaligus membenahi kebijakan yang dinilai membebani rakyat.
Nendi menegaskan, demonstrasi ini menjadi instrumen bagi mahasiswa demi mengingatkan pemerintah agar menaruh kemaslahatan masyarakat di prioritas tertinggi.
"Harapan daripada aksi dan perjuangan yang kami lakukan, pemerintah segera sadar akan fungsinya sebagai pelayan masyarakat untuk dapat mementingkan kepentingan rakyat, bukan golongan," katanya.
Agenda unjuk rasa tanggal 15 Juni 2026 di Majalengka bakal dikonsentrasikan di area halaman Gedung DPRD Kabupaten Majalengka.
Gerakan tersebut dikatakan sebagai wadah bagi kalangan mahasiswa dan publik dalam menyuarakan kegelisahan terhadap kebijakan pusat yang dirasa belum berpihak pada rakyat.
Nendi mempunyai harapan agar pemerintah pusat dapat bertindak lebih adaptif terhadap kritik maupun aspirasi yang muncul di kalangan warga.
Nendi beranggapan bahwa suara masyarakat wajib direspons secara bersungguh-sungguh karena berkaitan dengan haluan kebijakan tanah air.
"Harapannya Pemerintah Republik Indonesia berbenah dan mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat," katanya.
H. Sutrisno selaku Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah PDIP Jawa Barat mengimbau seluruh pihak untuk menghargai gerakan serta kritik dari para mahasiswa.
Mantan Bupati Majalengka yang menjabat selama dua periode tersebut memandang mahasiswa memiliki hak penuh dalam mengutarakan pemikiran menyangkut kendala yang dirasakan publik.
"Berikan kesempatan mereka untuk menyampaikan pemikirannya. Asal tidak anarkis," kata Sutrisno, Senin (15/6/2026).
Sutrisno memaparkan bahwa kritikan dari kalangan mahasiswa tidak semestinya dianggap sebagai ancaman bagi pihak penguasa.
Sutrisno menganggap suara kaum akademis merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang wajib diberikan wadah.
Sutrisno mengamini bahwa banyak kendala yang diprotes oleh mahasiswa juga dirasakan secara nyata oleh masyarakat luas.
Kendala tersebut di antaranya mencakup situasi ekonomi, ketersediaan lapangan kerja, hingga bermacam kebijakan publik yang dinilai perlu dievaluasi kembali.
"Mereka juga memikirkan masa depan bangsa. Karena itu apa yang disampaikan perlu didengar dan dijadikan bahan evaluasi," ujarnya.
Sutrisno menambahkan, tiap keputusan yang diambil pemerintah pada masa sekarang bakal berdampak langsung pada generasi masa depan.
Oleh karena itu, gagasan dari generasi muda sudah sepatutnya diakomodasi ke dalam ruang diskusi kebijakan publik.
Sutrisno berharap agenda penyampaian pendapat di Majalengka tersebut dapat berjalan dengan kondusif.
Sutrisno pun memberi nasihat agar mahasiswa senantiasa mengutamakan argumentasi berikut data yang valid sewaktu melayangkan kritik.
Sutrisno menilai kompromi yang sehat antara penguasa dan mahasiswa sangat krusial demi memelihara mutu demokrasi.
Komunikasi tersebut juga sangat esensial agar tiap kebijakan publik yang digulirkan tetap berpihak pada kemaslahatan rakyat.
"Yang tua mungkin tinggal menunggu panggilan Yang Maha Kuasa. Tetapi mereka yang muda inilah yang akan melanjutkan dan memimpin bangsa ke depan. Maka wajar kalau mereka ikut memikirkan arah kebijakan negara," pungkasnya.
Agenda pergerakan di DPRD Majalengka ini memperlihatkan bahwa mahasiswa masih menempatkan institusi parlemen di daerah sebagai wadah untuk menyalurkan kritik.
Melalui unjuk rasa ini, mahasiswa berharap poin-poin tuntutan mereka tidak sekadar diterima secara seremonial atau administratif, melainkan diteruskan sebagai bahan pertimbangan kebijakan.
Aspirasi dari kalangan mahasiswa dan warga Majalengka ini utamanya difokuskan pada problematika ekonomi, tata kelola anggaran negara, serta program kerja pemerintah yang beririsan langsung dengan masyarakat.
Aksi yang tertib serta ruang dialog yang transparan menjadi faktor penentu agar penyampaian aspirasi tetap berjalan kondusif, sekaligus memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk menjawab keresahan masyarakat.
