JAKARTA - PRESIDEN Prabowo menyampaikan pidato di Rapat Paripurna DPR RI dalam penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 di Gedung DPR RI Senayan pada 20 Mei 2026 lalu.
Kehadiran langsung Kepala Negara untuk memaparkan arah kebijakan ekonomi di hadapan para anggota dewan menjadi momen yang sangat spesial.
Alasannya dalam tradisi ketatanegaraan selama ini, setiap dokumen KEM-PPKF yang disampaikan pemerintah hampir selalu dilakukan oleh Menteri Keuangan RI.
Hal ini sekaligus mencatatkan Prabowo sebagai Pemimpin RI pertama dalam sejarah yang menyampaikan langsung arah kebijakan makro dan fiskal tahunan negara.
Keputusan Presiden langsung memaparkan dokumen KEM-PPKF tersebut tentu menjadi pesan kuat bagi publik dalam hal komitmen pemerintah dalam menjalankan blueprint ekonomi Indonesia tahun 2027.
Utamanya dalam operasionalisasi penggunaan anggaran untuk setiap program strategis pemerintah yang tidak hanya dilihat dalam kerangka teknokratis tapi menjadi keputusan negara.
Terkait pidato Presiden Prabowo di Gedung DPR kemarin, poin-poin krusial yang dijelaskan terkait target ekonomi makro, mulai dari: target pertumbuhan ekonomi 5,8 persen-6,5 persen, target nilai tukar rupiah direntan Rp 16.800-Rp 17.500 per dolar AS, angka inflasi 1,5 persen -3,5 persen serta defisit APBN akan ditekan di level 1,80 persen-2,40 persen.
Selain aspek ekonomi, Kepala Negara juga menjelaskan target pemerintah dalam aspek kesejahteraan dengan membahas secara spesifik terkait target penurunan kemiskinan, penurunan pengangguran terbuka dan penciptaan lapangan kerja baru.
Operasionalisasi teknis dalam mencapai target strategis di bidang ekonomi dan kesejahteraan ini tentu membutuhkan langkah taktis melalui penegakan hukum.
Kebijakan menaikan gaji hakim secara bertahap yang mulai dijalankan sejak tahun 2025 lalu menjadi langkah awal dalam rangka menegakkan supremasi hukum.
Pada pidato yang sama Prabowo juga sempat menyinggung dan menegurnya banyaknya oknum polisi dan TNI yang memback up pejabat yang melakukan korupsi sebagai penegasan pengelolaan negara akan dilandaskan pada penegakan hukum secara profesional.
Artinya jika kami membedah narasi yang disampaikan Prabowo adalah upaya pemerintah dalam menjaga kepercayaan pasar dan investor sehingga setiap pengusaha yang menanamkan modalnya di Indonesia mendapatkan kenyamanan iklim dalam berusaha dengan kondusif, transparan, dan aman.
Pidato Prabowo kemarin tidak hanya dilihat sebagai bagian untuk mendapatkan restu di parlemen.
Ada pesan kuat secara psikologis yang ingin disampaikan Presiden Prabowo ditengah kondisi ekonomi nasional yang kurang baik akibat menurunnya angka IHSG, inflasi dan menurunnya nilai rupiah atas dolar.
Selain itu ditengah ketidakpastian ekonomi global saat ini, Pemimpin RI ingin memberikan penegasan bahwa seluruh arah kebijakan ekonomi nasional harus diketahui secara luas oleh masyarakat.
Hal ini sekaligus menjadi antitesis dari gaya komunikasi banyak pejabat yang cenderung eksklusif dengan bahasa-bahasa murni teknokratis.
Melalui pemaparan peta jalan ekonomi secara terbuka, Presiden menginginkan agar masyarakat paham bahwa ditengah banyaknya informasi negatif terkait situasi ekonomi di pelbagai plafform media sosial saat ini kehadirannya menjadi barrier agar narasi pesimisme bisa diredam.
Ada pun Prabowo saat ini sedang membangun konstruksi narasi optimisme.
Tujuannya adalah mendapatkan kepercayaan publik terhadap seluruh kebijakan dan program pemerintah.
Pasalnya tanpa kepercayaan publik, situasi pasar akan rentan goyah karena situasi ekonomi ini sangat sensitif.
Artinya ketika kepercayaan publik tumbuh maka pemerintah akan mendapatkan energi tambahan yang dampaknya akan menumbuhkan respon positif dari pasar.
Harus diakui pula bahwa realitas pasar sangat dipengaruhi oleh persepsi publik.
Kepanikan sering kali lahir bukan karena situasi ekonomi benar-benar merosot tajam, melainkan akibat narasi pesimisme yang disebarkan secara berantai.
Dalam konteks inilah kehadiran Presiden Prabowo membawa arti penting kehadiran seorang pemimpin di tengah-tengah wakil rakyat di masa krisis.
Ia bahkan turun tangan langsung menjelaskan situasi ekonomi riil Indonesia sebagai seorang kepala pemerintahan yang sedang berupaya mentransformasikan optimisme kebangsaan menjadi modal sosial yang kuat.
Hal ini sekaligus menjadi landasan Indonesia dalam menghadapi dan memenangi semua skenario tantangan global di masa depan.
Narasi optimisme yang disampaikan oleh Presiden Prabowo pada akhirnya diharapkan bermuara pada cita-cita besar dalam mewujudkan ekonomi yang berdikari.
Berdikari merupakan akronim dari berdiri diatas kaki sendiri yang artinya Indonesia mampu mencapai kemandirian ekonomi.
Itu sebabnya, Prabowo dalam pidatunya juga menjelaskan langkah-langkah strategis yang akan diambil oleh Danantara terutama dalam menjalankan program hilirisasi.
Juga sebagai superholding investasi baru di Indonesia, tugas utama dari Danantara adalah melakukan mengonsolidasikan aset-aset strategis negara.
Selain itu, Danantara juga diharapkan mampu menyuntikkan likuiditas ke sektor hilir Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia agar bernilai tambah tinggi yang bisa memberi tambahan energi bagi APBN.
Melalui komando Danantara pula, seluruh program hilirisasi yang dijalankan tidak lagi berjalan secara parsial tapi terintegrasi untuk memperkuat struktur fiskal nasional.
Menempatkan Danantara sebagai salah satu andalan perekonomian nasional dalam menjalankan program hilirisasi menjadi babak baru bagi Indonesia.
Fokusnya tentu tidak hanya terbatas pada komoditas pertambangan seperti nikel atau tembaga tapi harus mampu diperluas sektor agroindustri, kelautan, dan energi terbarukan.
Atinya seluruh rantai paso dari hulu hingga ke hilir harus dikelola secara terintegrasi agar kinerjanya lebih efektif dan efisien.
Selain itu sebagai kekuatan domestik yang menjadi andalan negara, kehadiran Danantara mampu mendistribusikan keadilan ekonomi yang bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia.
Ekspansi hilirisasi terhadap sektor non-tambang ini merupakan lompatan strategis yang krusial bagi Indonesia.
Sebagai negara agraris dan negara maritim sekaligus, Indonesia memiliki kedekatan langsung dengan petani yang hidup pedesaan dan nelayan yang hidup pesisir.
Ketika negara mampu mengintegrasikan rantai pasok hulu ke hilir maka dampak kesejahteraan tidak lagi terpusat pada korporasi besar tapi terdisktribusi kepada para petani dan nelayan lokal.
Skenario inilah yang menjadi substansi pidato dari Presiden Prabowo dalam mencapai keadilan sosial dan kemandirian ekonomi sebagaimana amanat konstitusi Pancasila dan UUD 1945.
