JAKARTA – Dalam rangka percepatan pemulihan pasca bencana, Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis (JKA) melakukan pertemuan dengan Komisi V DPR RI baru-baru ini.
Kedatangan Bupati tersebut disambut secara positif oleh anggota komisi, Ridwan Bae.
Melalui Ridwan Bae, JKA menyerahkan proposal terkait pembangunan infrastruktur prioritas yang meliputi jalan, jembatan, serta saluran irigasi.
Selain itu, diajukan pula usulan penyediaan lahan untuk pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana dengan total anggaran yang diusulkan sebesar Rp204 miliar.
Dalam diskusi yang berlangsung hangat dan konstruktif, Bupati menegaskan bahwa langkah jemput bola ini adalah bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam mempercepat proses pemulihan.
Hal ini juga menunjukkan bahwa upaya pemulihan tidak boleh terhambat oleh keterbatasan fiskal daerah.
“Kami tidak ingin masyarakat terlalu lama hidup dalam ketidakpastian. Infrastruktur yang rusak harus segera dibangun kembali dan yang paling penting, masyarakat harus segera mendapatkan hunian tetap yang layak dan aman,” tegas JKA.
Ia menambahkan bahwa kebutuhan anggaran yang diajukan bukan hanya sekadar angka, melainkan wujud harapan dari ribuan masyarakat yang terkena dampak langsung bencana tersebut.
“Anggaran Rp204 miliar ini adalah kebutuhan riil di lapangan. Ini menyangkut akses jalan masyarakat, konektivitas antarwilayah, produktivitas pertanian melalui irigasi, hingga kepastian tempat tinggal bagi korban. Kami berharap dukungan penuh dari Komisi V DPR RI agar usulan ini bisa segera direalisasikan,” lanjutnya.
Bupati JKA juga menekankan bahwa pembangunan infrastruktur ini tidak hanya difokuskan pada pemulihan, namun juga sebagai pondasi untuk memperkuat daya saing daerah di masa depan.
“Kami ingin bangkit lebih kuat. Infrastruktur yang baik akan mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka akses wilayah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” ujarnya.
Pertemuan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, termasuk DPR RI, merupakan kunci utama dalam mengakselerasi pembangunan, khususnya bagi daerah yang sedang menghadapi tantangan pasca bencana.
Langkah aktif yang diambil Bupati JKA membuktikan bahwa Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terus bergerak cepat guna memperjuangkan kepentingan rakyat di tingkat pusat.
