JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meyakini pertumbuhan ekonomi nasional dapat melampaui level 5,5 persen pada triwulan III dan IV 2026.
“(Kuartal) III dan IV akan di atas 5,5 persen. Saya mendorong ke arah 6 persen kan,” kata Purbaya kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa.
Guna merealisasikan target tersebut, Purbaya akan meneruskan langkahnya dalam memperkuat sektor riil.
Satu di antara program yang disiapkan adalah pemberian stimulus untuk pembelian kendaraan listrik (EV).
Kini, pemerintah tengah mematangkan rencana skema insentif tersebut.
Stimulus kendaraan listrik yang disediakan mencakup masing-masing 100 ribu unit mobil dan 100 ribu unit motor listrik.
Terkait motor listrik, Purbaya mengalokasikan anggaran sebesar Rp5 juta per unit.
Sementara untuk mobil listrik, dukungan berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 40-100 persen.
Fasilitas PPN DTP ini diberikan khusus bagi kendaraan EV murni tanpa menyertakan kendaraan hibrida.
Besaran insentif bakal diputuskan berdasarkan jenis baterai yang dipakai, baik nikel maupun non-nikel.
Purbaya menargetkan insentif kendaraan listrik, baik untuk motor maupun mobil, mulai berjalan pada Juni 2026.
Selain itu, bendahara negara ini juga berencana memanggil para pelaku usaha orientasi ekspor seperti sektor tekstil, furnitur, hingga alas kaki.
Purbaya bermaksud melakukan diskusi mengenai akses pembiayaan yang dibutuhkan oleh industri-industri tersebut.
“Saya akan panggil rapat lagi dalam waktu dekat, supaya mereka punya akses ke pendanaan yang lebih bagus dan lebih murah. Saya bisa masuk lewat Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Di situ uangnya juga banyak, sebagian nganggur selama ini ternyata,” jelas Purbaya.
Bendahara negara juga menyiapkan langkah taktis lain guna memastikan sektor swasta beroperasi secara maksimal.
Di samping stimulus, ia juga mengandalkan penyuntikan dana ke perbankan sebagai motor penggerak agar bank lebih aktif menyalurkan kredit ke sektor riil.
“Apalagi kan sekarang banknya punya Danantara. Satu komando, kan? Kalau diperlukan, kami usulkan kebijakan ke arah sana. Tapi, bukan itu saja. Yang saya kerjakan adalah bukan saya paksa banknya pinjam, tapi saya akan pastikan invisible hand bekerja di sektor finansial,” tuturnya.
