JAKARTA - Upaya pemerintah dalam memperluas akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah terus diperkuat melalui berbagai program strategis.
Salah satu yang menjadi andalan adalah skema pembiayaan rumah subsidi, yang kini ditargetkan semakin masif penyalurannya di berbagai daerah, termasuk di wilayah timur Indonesia.
Komitmen tersebut tercermin dari target penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Sulawesi Utara yang dipatok mencapai 7.500 unit sepanjang 2026.
Target ini menunjukkan peningkatan signifikan dibanding realisasi tahun-tahun sebelumnya yang terus mengalami tren pertumbuhan.
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menyampaikan bahwa peningkatan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian terjangkau.
“Realisasi rumah subsidi di Sulawesi Utara meningkat dari 2.146 unit pada tahun 2024 menjadi 3.015 unit pada 2025. Tahun ini, kami menargetkan peningkatan hingga dua kali lipat, yakni sekitar 7.500 unit dapat tersalur di Sulawesi Utara,” kata Heru.
Target Penyaluran Rumah Subsidi Terus Meningkat
Peningkatan target penyaluran KPR FLPP di Sulawesi Utara tidak lepas dari tren positif serapan rumah subsidi dalam beberapa tahun terakhir.
Kenaikan dari 2.146 unit pada 2024 menjadi 3.015 unit pada 2025 menjadi indikator bahwa kebutuhan masyarakat terhadap hunian terjangkau terus meningkat.
Dengan target 7.500 unit pada 2026, pemerintah optimistis dapat mempercepat pemerataan akses perumahan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan sektor properti di daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Heru mendampingi Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati, dalam peninjauan rumah subsidi di Perumahan Griya Bumi Asih Sawangan, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara.
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari evaluasi langsung terhadap kualitas pembangunan rumah subsidi yang telah direalisasikan di lapangan.
Kualitas Hunian Jadi Perhatian Pemerintah
Selain fokus pada kuantitas, pemerintah juga menaruh perhatian besar pada kualitas hunian yang dibangun. Hal ini penting untuk memastikan bahwa rumah subsidi tidak hanya terjangkau, tetapi juga layak huni.
Sri Haryati mengapresiasi kualitas pembangunan rumah subsidi di kawasan tersebut, terutama dari sisi luas lahan, kualitas bangunan, serta ketersediaan sarana dasar.
“Bagus karena rumah subsidi di Griya Bumi Asih ini luas tanahnya sekitar 100 meter persegi, sehingga masih ada sisa lahan yang bisa dimanfaatkan, misalnya untuk menanam pohon atau pengembangan rumah ke depan. Lingkungannya juga terasa nyaman,” ujar Sri.
Ia juga menilai kualitas bangunan yang dibangun pengembang sudah cukup baik, mulai dari struktur tembok, atap, langit-langit, hingga fasilitas dasar seperti air bersih dan kamar mandi.
“Kita senang melihat developer yang serius membangun rumah subsidi dengan kualitas yang baik. Pemerintah terus berkomitmen untuk menyiapkan hunian yang layak, aman, dan terjangkau bagi masyarakat melalui berbagai program perumahan,” tambah Sri.
Penilaian ini menunjukkan bahwa standar pembangunan rumah subsidi semakin meningkat, seiring dengan komitmen pemerintah dalam menyediakan hunian berkualitas.
Peran Pengembang Dalam Mendukung Program Pemerintah
Keberhasilan program rumah subsidi tidak lepas dari peran aktif pengembang dalam menyediakan hunian sesuai standar yang ditetapkan. Salah satu pengembang yang terlibat adalah pengelola Perumahan Griya Bumi Asih.
Direktur Perumahan Griya Bumi Asih, Komang Agus, menjelaskan bahwa pengembangan kawasan tersebut telah dimulai sejak 2014 dengan total luas lahan 37,9 hektare dan kapasitas sekitar 2.168 unit rumah.
“Saat ini telah terbangun sebanyak 526 unit, dengan 393 unit sudah ditempati. Ready stock tersedia 63 unit, dan 27 unit masih dalam proses pembangunan. Tingkat keterhunian mencapai lebih dari 90%,” ungkap Komang.
Ia juga menyebutkan bahwa mayoritas pembeli berasal dari kalangan masyarakat berpenghasilan rendah, mulai dari keluarga muda, ASN, TNI/Polri, hingga pelaku UMKM dan petani.
“Mayoritas pembeli adalah keluarga muda, ASN, TNI/Polri, pegawai swasta, pelaku UMKM hingga petani. Tingkat kredit bermasalah juga nol persen hingga saat ini,” ucapnya.
Tingginya tingkat keterhunian menunjukkan bahwa program ini benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan.
Potensi Pengembangan Dan Dampak Ekonomi
Ke depan, pengembang masih memiliki potensi pengembangan yang cukup besar. Dengan sisa lahan yang tersedia, proyek ini dapat terus diperluas untuk memenuhi kebutuhan hunian di masa mendatang.
Komang menambahkan, masih terdapat potensi pembangunan sekitar 1.650 unit tambahan. Hal ini menjadi peluang untuk terus mendukung program pemerintah dalam penyediaan rumah subsidi.
“Kami sengaja menyediakan lahan lebih luas, sekitar 9 x 12 meter atau 108 meter persegi, agar penghuni dapat mengembangkan rumahnya di masa depan, seperti menambah kamar atau parkir kendaraan,” tutur Komang.
Program KPR FLPP tidak hanya berdampak pada sektor perumahan, tetapi juga memberikan efek berganda terhadap perekonomian daerah. Pembangunan perumahan mendorong pertumbuhan sektor konstruksi, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat.
Dengan target yang semakin meningkat dan dukungan dari berbagai pihak, program ini diharapkan mampu menjadi solusi jangka panjang dalam mengatasi backlog perumahan di Indonesia.
Ke depan, sinergi antara pemerintah, lembaga pembiayaan, dan pengembang akan menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan hunian layak bagi seluruh masyarakat.
