SORONG – Mendagri Tito Karnavian mengajak pemerintah daerah di Tanah Papua memperkuat kolaborasi untuk mendukung implementasi program perumahan nasional bagi masyarakat.
Langkah strategis ini dipandang sebagai instrumen utama dalam meningkatkan taraf hidup warga lokal secara menyeluruh.
Mendagri Muhammad Tito Karnavian menjelaskan bahwa ketersediaan hunian bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan upaya pemenuhan kebutuhan dasar yang menyentuh aspek keadilan sosial bagi rakyat.
Pemerintah pusat kini menempatkan agenda penyediaan rumah sebagai salah satu prioritas utama dalam pembangunan nasional tahun 2026.
“Bapak Presiden paham betul salah satu cara untuk menghadirkan negara, kemudian mewujudkan keadilan dan menyejahterakan rakyat, salah satunya adalah yang paling mendasar masalah perumahan,” ujar Mendagri pada acara Sosialisasi KPP, FLPP, dan PNM Wilayah Papua di Gedung Drs. Ec. Lambert Jitmau, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Senin (27/4/2026) malam, sebagaimana dilansir dari genpi.co.
Sejumlah instrumen kebijakan telah disiapkan untuk memastikan masyarakat berpenghasilan rendah memiliki akses yang lebih mudah terhadap rumah tinggal.
Salah satu fokus utamanya adalah pemberian insentif berupa pembebasan pajak dan biaya perizinan di tingkat daerah.
Mendagri Tito Karnavian menyoroti perlunya pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan serta Persetujuan Bangunan Gedung bagi kalangan masyarakat bawah.
“Supaya masyarakat yang nggak mampu memiliki daya beli bisa terjangkau, tujuan itu. Ini sangat bisa bantu,” katanya sebagaimana dikutip dari genpi.co.
Inovasi dalam skema pembiayaan yang dilakukan oleh kementerian terkait turut mendapat apresiasi demi memperluas akses hunian layak.
Tito Karnavian menilai keberhasilan program ini sangat bergantung pada bagaimana tata kelola layanan di daerah dioperasikan.
Pemerintah daerah didorong untuk memaksimalkan fungsi Mal Pelayanan Publik agar semua urusan perizinan bisa diselesaikan dalam satu pintu.
“Kita dorong untuk membuat layanan satu atap yang namanya Mal Pelayanan Publik, MPP. Di situ semua layanan publik dijadikan satu,” sambung Mendagri sebagaimana dilansir dari genpi.co.
Penyederhanaan birokrasi ini diyakini akan memperbaiki iklim investasi sekaligus menggairahkan ekosistem pembangunan properti di wilayah paling timur Indonesia.
Sinergi antara kemudahan kredit usaha dan penghapusan beban biaya daerah diharapkan mampu menciptakan gelombang pembangunan yang masif.
“Dengan kemudahan KUR, pembebasan kita yang kita buat tadi, PBG, BPHTB, PPN ini akan membuat apa namanya itu, gelora gelombang untuk membangun perumahan, ekosistemnya akan hidup,” sambung Mendagri lewat genpi.co.
Agenda ini diharapkan dapat berlangsung secara berkelanjutan dengan dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan di Papua.
“Semoga niat yang baik kita ini, untuk program seluruh Papua yang dimulai hari ini secara resmi di Kota Sorong ini, akan diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa,” tandasnya sebagaimana dilansir dari genpi.co.
Acara tersebut juga dihadiri oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait serta sejumlah pejabat daerah lainnya.
Setelah pertemuan tersebut, rombongan menyempatkan diri untuk memantau langsung kondisi lapangan di kawasan Rumah Susun TNI AL Kota Sorong.