PALU – Gubernur Anwar Hafid menegaskan pengentasan kemiskinan menjadi prioritas pembangunan Sulawesi Tengah melalui optimalisasi potensi sumber daya alam daerah.
Persoalan ekonomi di wilayah ini dipandang sebagai tantangan strategis yang memerlukan penyelesaian secara menyeluruh serta berkelanjutan.
“Kemiskinan menjadi salah satu isu strategis yang terus kita tangani secara bertahap dan berkelanjutan. Dengan potensi sumber daya alam yang kita miliki, ini menjadi peluang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, diperlukan penguatan langkah, sinergi, dan evaluasi berkelanjutan agar program yang dijalankan semakin tepat sasaran,” ujarnya, sebagaimana dilansir dari rri.co.id, Selasa (28/4/2026).
Pemanfaatan kekayaan alam diyakini mampu membuka ruang ekonomi baru bagi penduduk setempat.
Gubernur mengamati bahwa alokasi anggaran yang besar selama ini belum memberikan perubahan yang benar-benar nyata di lapangan.
Efektivitas perencanaan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan menjadi kunci agar kebijakan langsung menjawab kebutuhan pokok warga.
Sinkronisasi kebijakan lokal dengan agenda nasional seperti Asta Cita Presiden dipandang krusial untuk mempercepat dampak pembangunan.
Visi daerah Sulteng Nambaso serta program Berani Cerdas akan menjadi landasan utama dalam menggerakkan roda kemajuan ekonomi.
Anwar Hafid berpendapat bahwa kelompok masyarakat pada klasifikasi ekonomi rendah seringkali tidak mendapatkan kesempatan bersuara dalam agenda formal.
“Kelompok desil 1 dan 2 ini jarang bersuara dalam forum resmi. Padahal merekalah yang paling membutuhkan intervensi kebijakan. Karena itu, pendekatan kita harus berubah, harus lebih proaktif menjangkau mereka,” jelasnya, sebagaimana dilansir dari rri.co.id, Selasa (28/4/2026).
Pola komunikasi pemerintah kini diarahkan untuk lebih proaktif dalam mendatangi dan mendengarkan keluhan rakyat kecil secara langsung.
Dukungan terhadap program pemerintah pusat mengenai jaminan sosial dan pendidikan afirmasi terus diperkuat di tingkat provinsi.
Seluruh kepala daerah diminta untuk mengesampingkan ego sektoral maupun afiliasi politik tertentu demi kepentingan publik yang lebih besar.
“Mau dari mana pun kita berasal, putih, biru, merah, atau hitam, hari ini kita harus bersatu. Bersatu untuk menyelesaikan persoalan rakyat,” tegasnya, sebagaimana dilansir dari rri.co.id, Selasa (28/4/2026).
Kesatuan visi antar pimpinan wilayah menjadi syarat mutlak dalam memutus rantai ketimpangan sosial di Sulawesi Tengah.
Pemerintah provinsi berkomitmen memperluas akses belajar melalui penerapan kebijakan wajib belajar 13 tahun bagi generasi muda.
“Pendidikan bukan beban, tetapi solusi untuk mengurangi beban hidup masyarakat,” ungkapnya, sebagaimana dilansir dari rri.co.id, Selasa (28/4/2026).
Layanan kesehatan juga dipastikan tetap terjangkau bagi kelompok kurang mampu melalui skema perlindungan kesehatan yang komprehensif.
“Pendidikan dan kesehatan adalah hak dasar rakyat. Ini kewajiban negara sejak awal berdiri,” tegasnya, sebagaimana dilansir dari rri.co.id, Selasa (28/4/2026).
Target ambisius telah ditetapkan untuk menekan angka kemiskinan hingga tersisa sekitar 5 persen pada periode 2028 sampai 2030 mendatang.
Perencanaan yang terintegrasi dan kolaborasi lintas institusi diharapkan mampu mewujudkan standar hidup yang lebih layak bagi seluruh rakyat.
