PRAYA – DPRD Loteng mendorong Pemda untuk serius genjot PAD hingga Rp900 miliar guna menjawab tantangan pembangunan fisik dan kesejahteraan tenaga PPPK di daerah.
Potensi pendapatan daerah di Kabupaten Lombok Tengah dinilai sangat besar jika dikelola dengan langkah yang lebih terukur dan berani.
Ahmad Syamsul Hadi berpendapat bahwa angka Rp900 miliar merupakan target rasional mengingat tren positif pendapatan daerah yang terus meningkat sejak 2024.
“Tinggal soal kemauan saja untuk mau benar-benar mengoptimalkan potensi yang ada. Kalau pemerintah daerah serius, optimis PAD Loteng bisa mencapai Rp900 miliar,” sebutnya pekan kemarin sebagaimana dilansir dari suarantb.com.
Penertiban pada sektor investasi di wilayah selatan menjadi kunci utama agar penyerapan pundi-pundi daerah tidak mengalami kebocoran.
Pemerintah daerah dituntut melakukan upaya ekstra dalam menarik retribusi dan pajak dari sektor properti serta pariwisata yang sedang berkembang pesat.
Ketua Komisi I DPRD Lombok Tengah tersebut menekankan bahwa kenaikan target ini bukan sekadar angka kosong melainkan berdasarkan analisis grafik ekonomi terkini.
“Boleh tanya seluruh ekonom, seluruh yang berbicara tentang ekonomi dan grafik kita di Loteng itu, Rp900 miliar itu bukan angka kosong. Bisa dicapai,” tegas Ahmad Syamsul Hadi melansir suarantb.com.
Kenaikan pendapatan asli daerah menjadi solusi krusial saat kucuran dana transfer dari pemerintah pusat mengalami pemangkasan signifikan.
Peningkatan kas daerah nantinya akan dialokasikan untuk membiayai infrastruktur serta menangani persoalan upah bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
Kebutuhan postur APBD yang sehat pada 2027 mengharuskan daerah memiliki komposisi belanja pegawai maksimal 30 persen dari total anggaran.
M. Nursiah mengakui bahwa untuk menyentuh angka yang diharapkan oleh legislatif tersebut memerlukan kerja keras yang sangat besar dari seluruh jajaran.
"Secara pandangan politik bisa saja. Tapi kalau pemerintah daerah ketika bicara soal kebijakan PAD tentu bicara perangkat dan potensi yang dimiliki daerah. Ada hitungan dan kajiannya. Baru bisa menyatakan berapa persen PAD bisa dinaikkan," jelas M. Nursiah mengutip suarantb.com.
Kajian mendalam mengenai perangkat penunjang dan basis data pajak di lapangan tetap menjadi acuan utama pemerintah dalam menetapkan target formal.
Realisasi pajak dari sektor perhotelan dan restoran di wilayah selatan tercatat masih berada pada kisaran 60 miliar hingga 64 miliar pada 2025.
Meskipun ajang balap internasional seperti MotoGP telah digelar, kontribusi yang diberikan terhadap pendapatan daerah masih perlu ditingkatkan lagi.
Wakil Bupati Lombok Tengah menegaskan bahwa seluruh masukan dari dewan menjadi motivasi tambahan bagi eksekutif untuk terus memperbaiki performa keuangan.
"Tapi semua itu menjadi tambahan dorongan bagi pemerintah daerah untuk bisa terus bekerja kerja meningkatkan capaian PAD ke depan," pungkas M. Nursiah melalui suarantb.com.