SURABAYA - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Airlangga (Unair) bersama BEM Seluruh Indonesia (SI) wilayah Jatim bakal menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya pada Rabu (17/6/2026) hari ini.
Aksi dijadwalkan akan berlangsung mulai pukul 10.00 WIB dan diperkirakan akan berakhir pada 17.00 WIB.
Presiden BEM Unair, M Rizqi Senja Virawan, mengatakan bahwa aksi tersebut digelar untuk menyuarakan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak efektif dan membebani anggaran negara.
Senja menyebut, pihaknya telah menyusun 16 tuntutan yang akan disampaikan dalam aksi.
Dari seluruh tuntutan itu, ada beberapa poin yang menjadi fokus utama.
“Untuk tuntutan kami itu sebetulnya ada 16. Cuma kalau untuk tuntutan utamanya itu adalah hentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sama Koperasi Desa Merah Putih. Lalu, ada cabut Undang-undang Polri dan Undang-undang TNI. Itu yang menjadi tuntutan paling utama,” kata Rizqi, Selasa (16/6/2026)
Selain itu, mahasiswa juga mendesak percepatan pembahasan dan pengesahan RUU Perampasan Aset serta RUU Masyarakat Adat.
Mereka juga akan menyampaikan penolakan terhadap militerisme dan meminta militer dikembalikan pada fungsi pertahanan negara sesuai prinsip supremasi sipil.
Tuntutan lainnya antara lain menghentikan tindakan represif aparat terhadap masyarakat sipil, membebaskan seluruh tahanan politik tanpa syarat, menjamin kesejahteraan tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan tenaga kesehatan, hingga menjamin kebebasan pers.
“Menuntut permintaan maaf kepada rakyat serta evaluasi total terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran,” ucapnya.
Rizqi memperkirakan sekitar 400-500 mahasiswa Unair akan turun dalam aksi tersebut.
Dia juga membuka peluang bagi mahasiswa dari kampus lain untuk ikut bergabung.
“Insya Allah nanti ada 400 sampai 500 yang akan datang dari teman-teman Unair. Cuma nanti barangkali ada kampus lain yang akan bergabung juga, kami sangat terbuka,” ujarnya.
Menurut Senja, pemilihan Grahadi sebagai lokasi aksi bukan untuk menemui pejabat tertentu, melainkan sebagai sarana edukasi kepada masyarakat mengenai kondisi sosial, politik, dan ekonomi saat ini.
“Kami memang tidak mengincar bahwa nanti akan ada pejabat yang turun untuk menandatangani apa pun itu di Grahadi. Tapi kami mengincar bahwasanya nanti masyarakat Surabaya akan tahu dan akan lebih sadar bahwasanya negara hari ini itu sedang tidak baik-baik saja, dan nanti akan berimbas kepada masyarakat kecil,” pungkasnya.
Sementara itu, terdapat 16 tuntutan turunan yang akan dibawa BEM Unair dalam aksi tersebut:
Menuntut penguatan integritas dan independensi KPK
Mendesak percepatan pembahasan dan pengesahan RUU Perampasan Aset serta RUU Masyarakat Adat
Menolak militerisme dan mendesak pengembalian militer pada fungsi pertahanan negara sesuai prinsip supremasi sipil
Menghentikan budaya antikritik dan menjamin kebebasan berekspresi dalam kehidupan demokrasi
Mengusut tuntas dugaan korupsi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang melibatkan pejabat pemerintahan
Mengusut tuntas kasus penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) palsu yang melibatkan Kementerian ESDM
Menghentikan proyek-proyek ekstraktif yang merusak ruang hidup masyarakat serta memulihkan ekosistem yang telah mengalami kerusakan
Menghentikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)
Menuntut permintaan maaf kepada rakyat serta evaluasi total terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran
Membebaskan seluruh tahanan politik tanpa syarat
Mengembalikan independensi Bank Indonesia dengan mengutamakan kompetensi dan keahlian moneter dalam struktur kepemimpinannya
Menghentikan segala bentuk tindakan represif aparat terhadap masyarakat sipil
Menjamin kesejahteraan tenaga pendidik, tenaga kependidikan, serta tenaga kesehatan
Menuntut pemerataan akses dan fasilitas kesehatan serta pendidikan, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T)
Menghentikan praktik eksploitasi buruh serta segala bentuk diskriminasi gender di dunia kerja
Menghentikan segala bentuk represivitas terhadap pers dan menjamin kebebasan pers sebagai pilar demokrasi.
