JAKARTA - Badan Anggaran DPR RI meminta semua pihak untuk membuka diri terhadap kritik dan masukan dalam mengatasi mahalnya dolar Amerika Serikat dan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN) serta Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang merosot.
"Ini sebagai cerminan untuk kita sendiri," ujar Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.
Ia menjelaskan bahwa saat ini kondisi Indonesia sedang berada di bawah tekanan yang cukup berat akibat melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS serta tingginya imbal hasil SBN.
Kondisi pasar modal melalui pergerakan IHSG juga terpantau terus mengalami tren penurunan.
Said menilai bahwa Indonesia tidak semestinya menyalahkan faktor dari luar, seperti kebijakan moneter ketat (hawkish) yang diambil oleh Bank Sentral AS maupun konflik geopolitik di Perang Teluk yang terus memanas, sebab hal-hal tersebut berada di luar kendali domestik.
Oleh karena itu, Said menegaskan hal yang jauh lebih penting untuk disiapkan secara matang dan dieksekusi dengan tepat adalah strategi dalam meredam penguatan dolar AS, mengendalikan tingginya imbal hasil SBN, dan memperbaiki performa IHSG.
Guna mengatasi persoalan tersebut, Said memberikan saran agar pemerintah berfokus mengembalikan kepercayaan dari para pelaku pasar melalui tiga strategi utama, dengan poin pertama adalah menjaga konsistensi dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan.
Menurut pandangannya, regulasi yang berubah-ubah dan tidak pasti menjadi ancaman atau risiko yang cukup besar bagi keberlangsungan dunia usaha.
Maka dari itu, pihak eksekutif disarankan untuk tidak terburu-buru mempublikasikan kebijakan yang belum matang, melainkan lebih mengutamakan ruang diskusi yang produktif bersama para pemangku kepentingan terkait rencana aturan tersebut.
Langkah kedua yang perlu dilakukan adalah menjaga pengelolaan keuangan negara atau kebijakan fiskal agar tetap berada dalam kondisi yang sehat.
Banggar DPR memberikan penilaian positif terhadap usulan pemerintah yang menetapkan target defisit pada RAPBN 2027 berada di kisaran 1,8 persen hingga 2,4 persen dari PDB.
"Ini kabar yang bagus. Semoga akan lebih meyakinkan market," tuturnya.
Ia menambahkan, sentimen positif pasar akan semakin kuat jika realisasi defisit pada tahun ini bisa ditekan lebih rendah, setidaknya di angka sekitar 2,58 persen.
Target ini dinilai lebih baik dibandingkan sasaran APBN 2026 yang dipatok sebesar 2,68 persen maupun capaian realisasi tahun 2025 yang sempat menyentuh angka 2,81 persen, sehingga mampu memperlihatkan arah perkembangan yang baik.
Di samping itu, para pelaku ekonomi juga sangat menantikan adanya pembenahan dalam tata kelola pelaksanaan berbagai program berskala prioritas, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
Said memberikan masukan kepada pemerintah agar setidaknya meningkatkan kompetensi dari pihak pelaksana di lapangan, mengeliminasi potensi benturan kepentingan, menyusun sistem rantai pasok yang terintegrasi, sekaligus memperketat sasaran penerima manfaat serta wilayah-wilayah yang diprioritaskan.
Langkah ketiga, terkait situasi di pasar modal, Banggar DPR mendorong pihak OJK untuk terus melakukan pembenahan terhadap tata kelola di lantai bursa.
Upaya tersebut meliputi peningkatan aspek transparansi kepemilikan instrumen saham, menaikkan persentase kepemilikan saham oleh publik atau free float hingga di atas angka 15 persen, serta melakukan peninjauan berkala guna menyempurnakan kinerja organisasi regulator mandiri (SRO) yang ada di pasar modal dalam negeri.
