JAKARTA – Jaringan sistem transportasi publik di wilayah Jakarta memperlihatkan adanya tren perkembangan yang amat signifikan dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan ini.
Jumlah angka penumpang moda MRT terpantau terus merangkak naik, armada Transjakarta sukses memecahkan rekor jumlah pengguna, bersamaan dengan cakupan fasilitas layanan LRT, KRL, serta Mikrotrans yang kian diperluas ke berbagai area.
Akan tetapi, di tengah bergulirnya tren positif berupa kenaikan angka pengguna sarana angkutan umum ini, unit kendaraan pribadi pada kenyataannya masih tetap menjadi pilihan utama bagi mayoritas warga masyarakat.
Kalangan pengamat melontarkan pandangan bahwa situasi pelik ini berakar dari persoalan mendasar yang telah diwariskan sejak kurun waktu lampau, yakni perihal desain tata kota Jakarta yang memang belum dikonsepkan secara matang guna menyokong mobilitas penduduk berbasis transportasi massal.
Deddy Herlambang yang bertindak selaku pengamat bidang transportasi memberikan penjelasan bahwa pangkal dari persoalan ini bahkan dapat ditarik mundur jauh hingga ke masa pengerjaan perencanaan kota di era kolonial Hindia Belanda.
"Memang tata kota DKI masih given dari Hindia Belanda, jadi perencanaan kota masih belum berpihak kepada angkutan umum massal sehingga tidak ramah kepada pengguna angkutan umum," ujar Deddy kepada Kompas.com, Kamis (4/6/2026).
Pola dari jalannya pembangunan kota yang tidak menitikberatkan pada sektor transportasi publik memicu akses warga menuju ke titik angkutan umum massal belum dapat berjalan secara maksimal sampai dengan hari ini.
Salah satu bukti gamblangnya dapat dicermati dari kebijakan penempatan terminal ataupun simpul transportasi yang sangat minim akan dukungan jaringan angkutan pengumpan (feeder) yang kokoh hingga menjangkau level kelurahan serta kecamatan.
"Contoh terminal bus diletakkan di pinggir kota atau tidak ada sub-terminal di setiap kelurahan atau kecamatan," kata Deddy.
Dampaknya, aktivitas perjalanan dengan memanfaatkan angkutan umum tidak bakal cukup jika hanya mengandalkan moda MRT, LRT, KRL, ataupun armada bus Transjakarta saja.
Banyak warga masyarakat yang terpaksa mesti merogoh kocek untuk dana ekstra serta terpaksa berganti-ganti moda transportasi semata-mata sekadar untuk menjangkau halte atau stasiun yang paling dekat.
Kendala dalam operasional ini populer dikenal dengan istilah persoalan first mile dan last mile, yakni cakupan rute perjalanan dari area kediaman menuju ke titik transportasi umum dan juga sebaliknya.
Deddy mengantongi pandangan bahwa besaran ongkos perjalanan guna menuju dan menyudahi rute perjalanan dari stasiun kerap kali menjadi beban tersendiri bagi para pengguna fasilitas transportasi publik.
"Menggunakan angkutan umum massal itu lebih mahal di biaya first mile dan last mile-nya, seperti taksi, ojol, bajaj dan lainnya. Selama angkutan pengumpan itu minim dan dianggap lama karena tidak terintegrasi dengan jadwal kereta KRL, MRT, maupun LRT," ujarnya.
Realitas di lapangan inilah yang memicu sebagian elemen masyarakat untuk tetap menilai bahwa kendaraan pribadi jauh lebih praktis ketimbang mereka mesti berganti kendaraan hingga berkali-kali dalam satu kali waktu jalan.
Padahal, jikalau merujuk pada himpunan data yang tersedia, nominal angka pengguna sarana transportasi publik terus mencatatkan adanya kenaikan.
Pihak PT MRT Jakarta mencatatkan data ada rata-rata sebanyak 130.533 pelanggan pada setiap harinya di periode September 2025.
Bahkan pada momen hari kerja, angka penggunanya sukses menyentuh nominal 148.972 pelanggan untuk per harinya.
Pada sudut seberang, pihak Transjakarta berhasil menjaring sebanyak 413 juta pelanggan di sepanjang tahun 2025, sebuah angka yang melesat hingga dua kali lipat jikalau dikomparasikan dengan periode tiga tahun sebelumnya.
Secara rata-rata, didapati ada sebanyak 1,4 juta mobilitas per hari yang memanfaatkan fasilitas layanan transportasi ini.
Tren positif pertumbuhan juga berhasil dibukukan oleh moda LRT Jakarta yang melayani berkisar 1,3 juta penumpang di sepanjang tahun 2025, atau menorehkan angka kenaikan sebesar 8,97 persen dari periode tahun sebelumnya.
Meski demikian, lonjakan kuantitas dari jumlah pengguna transportasi publik ini rupanya dinilai belum secara otomatis mereduksi tingkat kemacetan di area jalanan secara signifikan.
Faktor penghambat lainnya yakni berupa ketidakseimbangan antara payung regulasi pengembangan transportasi umum bersanding dengan regulasi pembatasan untuk kepemilikan kendaraan pribadi.
Deddy menganggap bahwa implementasi dari konsep Transport Demand Management (TDM) yang memadukan antara strategi push (tekanan) serta pull (tarikan) sejauh ini belum berjalan secara optimal.
"Karena kurang balance antara kebijakan push dan pull transport demand management (TDM), push atau menekan penggunaan kendaraan pribadi masih belum maksimal," kata Deddy.
Deddy memberikan contoh berupa aturan pembatasan ganjil genap yang diterapkan saat ini cuma menyasar pada jam-jam tertentu saja, sehingga sumbangsihnya dalam menekan volume kendaraan di jalan dinilai masih teramat terbatas.
Oleh karena itu, Deddy melayangkan saran bahwa penerapan aturan ganjil genap secara menyeluruh sepanjang 24 jam penuh dapat dijadikan sebagai opsi taktis yang sangat layak dipertimbangkan oleh pihak pemerintah demi menekan angka penggunaan kendaraan pribadi.
"Quick win, paling simple adalah pelaksanaan ganjil genap full day atau 24 jam," ujarnya.
Menurut sudut pandang dari Deddy, tantangan utama yang tengah dihadapi oleh kota Jakarta saat ini bukan lagi semata-mata perkara menambah kuantitas koridor ataupun menghadirkan moda transportasi publik yang baru.
Aspek yang dinilai jauh lebih krusial yaitu merajut sistem integrasi antarmoda, memperkuat armada angkutan pengumpan, serta menggencarkan agenda pembangunan kawasan yang berbasis transportasi publik atau Transit Oriented Development (TOD).
Tanpa didapati adanya langkah pembenahan pada sektor struktur tata kota serta kemudahan akses untuk menuju ke sarana transportasi umum, masyarakat bakal tetap mengantongi kecenderungan untuk mengandalkan kendaraan pribadi, walaupun opsi angkutan massal terus disiapkan.
Pada titik krusial inilah wilayah Jakarta dihadapkan pada pekerjaan rumah yang dinilai jauh lebih masif ketimbang sekadar membentangkan jalur MRT yang baru atau menambah unit armada bus: mereformasi kondisi kota agar sepenuhnya berpihak pada para pengguna transportasi publik.
