JAYAPURA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta seluruh elemen pemangku kepentingan di Papua guna memaksimalkan program prioritas dari pemerintah sebagai jalan memperkuat perekonomian warga sekaligus mempercepat pembangunan di daerah.
Dirinya menilai, beragam program strategis milik pemerintah, termasuk Program Hasil Terbaik Cepat (quick win) Presiden Prabowo Subianto, wajib direspons secara aktif supaya faedahnya bisa dirasakan secara lebih luas oleh seluruh masyarakat Papua.
"Program cepat dari Bapak Presiden untuk menghasilkan ini perlu dijemput," ujarnya dalam sesi panel Konferensi Analisis Papua Strategis Ketiga di Papua Youth Creative Hub, Jayapura, Papua, Jumat (29/5/2026).
Dia memberikan contoh program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dianggap tidak cuma berimbas pada perbaikan gizi warga, namun juga mampu menggerakkan roda sektor pertanian, perikanan, hingga bisnis lokal.
"Programnya bukan hanya untuk memberikan makan ... , tetapi bagaimana sih pertaniannya itu bisa dibeli oleh dapur MBG, perikanan [juga bisa terlibat]. Pokoknya semua ada efek berantainya [yang sangat besar]," katanya.
Pada kesempatan itu, Ribka pun menyoroti beberapa kendala pembangunan di Papua, terutama mengenai angka kemiskinan serta kemiskinan ekstrem yang posisinya masih berada di atas rata-rata nasional merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS).
Menurut pandangannya, keadaan tersebut merupakan pekerjaan rumah bersama yang wajib diselesaikan lewat kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah (Pemda), beserta seluruh lapisan masyarakat di Papua.
"Ini semua PR kami yang harus dikerjakan bersama," ujarnya.
Oleh sebab itu, Ribka menegaskan krusialnya penguatan implementasi Otonomi Khusus (Otsus) Papua supaya betul-betul dapat menghadirkan proteksi, pemberdayaan, serta kesejahteraan bagi Orang Asli Papua (OAP).
Dirinya menyebutkan bahwa pemerintah pusat terus mengupayakan evaluasi sekaligus penguatan tata kelola Otsus, termasuk pada aspek regulasi serta keberpihakan kebijakan terhadap warga Papua.
Bukan hanya itu, Ribka pun mengajak seluruh elemen daerah, mulai dari Pemda, Majelis Rakyat Papua (MRP), DPR Papua, tokoh adat, tokoh agama, hingga kelompok masyarakat untuk meningkatkan sinergi dalam mengawal jalannya pembangunan Papua ke depan.
Dalam kaitan tersebut, Ribka mengaitkan arah pembangunan nasional demi menyongsong Indonesia Emas 2045.
Menurut dia, Papua harus mempersiapkan diri dari sekarang supaya dapat mengambil peran dalam proses perubahan Indonesia menuju status negara maju.
"Ini yang harus kami ketahui [sebagai] masyarakat semua, di mana arah [yang dituju oleh] negara. Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, kami pasti akan ke sana," tandasnya.
