TABANAN - Kilau sektor pariwisata di Bali kian membawa dampak yang signifikan seiring berjalannya waktu.

Di satu sisi, perekonomian daerah kian menguat, tetapi di sisi lain, pembangunan infrastruktur penunjang pariwisata mulai mengorbankan sektor lain.

Terkait pertumbuhan ekonomi, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali mencatat bahwa sepanjang tahun 2025, ekonomi Bali tumbuh sebesar 5,82 persen.

Sektor penyediaan akomodasi serta makan dan minum menjadi penggerak utamanya.

Peluang besar di sektor ini memicu lonjakan kebutuhan sarana pariwisata, seperti hotel, vila, penginapan, restoran, hingga bisnis jasa.

Demi memenuhi kebutuhan lahan tersebut, area pertanian produktif di Kabupaten Tabanan kini mulai dikorbankan.

Wilayah yang dikenal sebagai lumbung padinya Bali ini kian menjadi sasaran empuk para investor untuk pembangunan.

Para petani yang rutin panen tiga kali setahun kini harus berhadapan dengan masifnya alih fungsi lahan.

Faktor utama yang membuat mereka tetap bertahan sejauh ini hanyalah kepastian penyerapan hasil panen serta kepedulian terhadap masa depan pertanian.

I Gusti Made Sugiarta, seorang petani dari Desa Timpag, Tabanan, termasuk salah satu yang konsisten menggarap sawahnya.

“Saya masih ke sawah setiap hari. Saya juga bantu garap sawah milik saudara, paling tidak sekarang sudah ada kepastian gabah saya dibeli Bulog,” kata Sugiarta saat ditemui di Tabanan.

Ia mengaku lupa sejak kapan mulai menyetor gabah kering panennya ke pihak Bulog.

Namun, ia memilih untuk tetap setia ketimbang beralih ke produsen swasta atau tengkulak yang tidak menentu.

Langkah ini diambil karena adanya risiko fluktuasi harga yang tidak stabil di pasaran, sistem pembayaran tengkulak yang sering menunggak lama, bahkan kasus modal yang dibawa kabur.

Melalui sistem penyetoran gabah ke pengepul tepercaya yang bermitra dengan Bulog Bali, petani mendapatkan jaminan harga yang stabil di angka Rp6.500 per kilogram dan kepastian penyerapan sepanjang tahun.

Bagi Sugiarta, komitmen ini bukan sekadar soal kelangsungan pendapatan, melainkan juga demi memastikan generasi penerusnya dapat terus mengelola lahan pertanian tersebut.

Hal inilah yang membentenginya dari godaan para investor pariwisata.

Cerita lain datang dari Sri Astuti, seorang pengepul gabah di Tabanan, yang membagikan kisah para petani di Desa Cemagi.

Di kawasan yang berdekatan dengan pusat pariwisata Canggu tersebut, tanah sawah milik petani sempat ditawar oleh investor dengan harga fantastis, mencapai hampir Rp1 miliar per 100 meter persegi.

Sebelum Sri masuk ke desa itu, banyak petani yang terpaksa menjual subak mereka.

Penyebabnya, produsen beras swasta membeli gabah mereka dengan harga murah di bawah Rp6.000 per kilogram, atau hanya berkisar Rp25 juta per hektare.

Pertanian di wilayah tersebut akhirnya berhasil diselamatkan setelah adanya standarisasi harga yang stabil serta edukasi dari Bulog mengenai esensi ketahanan pangan jangka panjang.

Kini, para petani bisa tersenyum karena mampu mengantongi lebih dari Rp40 juta dari setiap 6-7 ton gabah yang dihasilkan.

Pemimpin Wilayah Bulog Bali, Muhamad Anwar, menegaskan bahwa jaminan penyerapan ini berlaku bagi seluruh petani yang terancam oleh arus alih fungsi lahan.

Pihaknya siap menyerap hasil panen masyarakat Bali kapan saja demi menjaga kesejahteraan petani.

Langkah ini krusial karena tengkulak kerap membeli gabah dengan sistem taksiran luas lahan, bukan berdasarkan volume timbangan riil.

Padahal, kualitas padi di Bali tergolong unggul dan menghasilkan volume yang besar.

Jika terus-menerus ditekan oleh tengkulak, posisi tawar petani akan semakin melemah.

Komitmen Bulog dibuktikan melalui angka penyerapan gabah yang terus meningkat.

Pada tahun 2025, dari target sebesar 3.066 ton (setara beras), mereka berhasil menyerap 2.913 ton.

Sementara untuk tahun 2026, pemerintah menaikkan target menjadi 3.786 ton, dan realisasinya hingga Mei ini telah menembus 4.594 ton atau mencapai 121 persen dari target.

Optimalisasi serapan ini membuat stok cadangan pangan aman.

Gudang Bulog di Provinsi Bali saat ini menyimpan sekitar 13 ribu ton beras, yang dinilai aman untuk memenuhi kebutuhan hingga tiga bulan ke depan.

Selain menjaga kestabilan pendapatan petani dan cadangan pangan, fungsi Bulog di Bali kini kian meluas.

Di tengah maraknya isu alih fungsi lahan yang krusial, peran penyeimbang seperti yang dijalankan Bulog sering kali tidak disadari dalam mendukung regulasi daerah.

Pemerintah Provinsi Bali sendiri telah mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif dan Larangan Alih Kepemilikan Lahan Secara Nomine.

Regulasi tersebut melarang keras konversi sawah produktif menjadi properti komersial.

Jika petani hanya diikat oleh aturan larangan tanpa adanya jaminan kesejahteraan, maka ketahanan pangan nasional akan sulit dicapai.

Namun, jika mereka mendapat kepastian keuntungan dari merawat lahan tersebut, maka tujuan dari regulasi akan lebih mudah terwujud.

Selain menjembatani kebijakan pemerintah dengan kebutuhan riil petani, data Bulog juga menjadi bahan evaluasi atas kondisi yang dipotret oleh Kementerian ATR/BPN mengenai penyusutan lahan sawah di Bali.

Pada tahun 2019, luas lahan baku sawah di Bali tercatat sebesar 70.996 hektare, namun menyusut menjadi 64.474 hektare pada tahun 2024.

Penurunan luasan ini otomatis berdampak pada penurunan produktivitas padi dan beras regional.

Bagi pihak Bulog Bali, aktivitas pembelian gabah dari petani setempat bukan sekadar pemenuhan kebutuhan sesaat, melainkan bagian dari investasi berkelanjutan untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah.

Mekanismenya, gabah yang telah diserap kemudian dikirim untuk diproses di Pulau Jawa, lalu dikembalikan lagi ke Pulau Bali sebagai cadangan beras pemerintah.

Langkah ini berfungsi ganda, yaitu sebagai stok penyangga sekaligus disalurkan dalam bentuk beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Beras SPHP yang dipasarkan dengan harga Rp62.500 per 5 kg ini menjadi alternatif utama saat harga beras premium melambung tinggi, serta menjadi instrumen utama dalam pelaksanaan pasar murah guna mengintervensi lonjakan harga.

Tingginya ketergantungan masyarakat Bali terhadap beras SPHP terlihat dari volume penyaluran yang mencapai rata-rata 800 ton per bulan, dengan permintaan tertinggi berasal dari wilayah Buleleng dan Tabanan.

Guna memperluas jangkauan ke masyarakat, Bulog juga menggandeng Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih.

Saat ini, sebanyak 21 koperasi di berbagai kabupaten/kota telah aktif menjadi mitra penyalur.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permintaan pasar terhadap komoditas beras murah yang berkualitas sangat tinggi, sehingga pasokan hulu melalui penyerapan gabah petani wajib dijaga.

Melihat besarnya tantangan yang dihadapi petani, mulai dari biaya upah tenaga kerja akibat minimnya minat generasi muda hingga beban modal produksi, penyesuaian terhadap Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen dinilai perlu dilakukan di masa mendatang.

Melalui langkah evaluasi ini, sektor hulu pertanian diharapkan mampu bertahan di tengah derasnya arus alih fungsi lahan, masyarakat tetap bisa mengakses pangan murah, dan ketahanan stok beras nasional dapat terjaga dengan aman.