JAKARTA – Pemerintah meresmikan proyek Giant Sea Wall Pantura Jawa sepanjang 575 kilometer untuk memitigasi penurunan muka tanah dan ancaman kenaikan air laut di Jawa.
Langkah strategis ini diambil sebagai respons terhadap kondisi darurat yang mengancam wilayah pesisir utara melalui Kick-Off Meeting Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantura Jawa Terpadu.
Kawasan pesisir saat ini menghadapi fenomena tekanan ganda berupa penurunan level tanah sekaligus kenaikan permukaan air laut secara bersamaan.
Agus Harimurti Yudhoyono selaku Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menyebutkan bahwa penurunan tanah mencapai 1 hingga 20 cm setiap tahunnya.
“Ini bisa dikatakan sebagai twin pressure, tekanan ganda, terjadi kenaikan permukaan air laut,” terang AHY dalam momentum tersebut.
Wilayah Tuban menjadi titik dengan dampak paling parah karena mengalami penurunan tanah mencapai 150 cm hanya dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.
Skema pembangunan akan membagi total panjang 575 kilometer ke dalam 15 segmen pengerjaan yang dilakukan secara paralel di berbagai titik.
Didit H Ashaf berpendapat, bahwa skala infrastruktur ini sangat besar sehingga memerlukan intervensi khusus terutama pada lokasi dengan kerusakan lingkungan yang sudah parah.
Pekalongan kini ditetapkan sebagai prioritas utama pengerjaan karena tingkat urgensi mitigasi yang jauh lebih mendesak dibandingkan wilayah lain.
“Tidak kecil atau tidak pendek panjang ini,” ujar Didit dalam momentum yang sama.
Pengerjaan tidak selalu dilakukan secara berurutan karena pemerintah mendahulukan titik paling kritis untuk segera ditangani secepat mungkin.
Kawasan Batang menjadi pengecualian dari pembangunan tanggul fisik di daratan karena memiliki elevasi 8 hingga 10 meter di atas permukaan laut.
Aktivitas di wilayah Batang akan difokuskan pada area perairan guna mendukung konektivitas jaringan jalan tol yang sedang dikembangkan.
Didit H Ashaf menjelaskan bahwa pemerintah tidak melakukan intervensi darat di Batang melainkan hanya melaksanakan kegiatan di sektor laut saja.
Proyek ini turut mengadopsi teknologi ramah lingkungan hasil riset BRIN agar tidak hanya bergantung pada struktur beton masif semata.
Sebanyak 23 kementerian dan lembaga terlibat dalam pendekatan tematik ini untuk menyesuaikan karakteristik unik dari tiap wilayah pesisir.
Rencana jangka panjang yang diprediksi berjalan selama 20 tahun ini juga mencakup program relokasi bagi masyarakat nelayan yang terdampak konstruksi.
AHY memastikan bahwa pemindahan pemukiman tersebut bertujuan meningkatkan standar hidup dan kesejahteraan warga pesisir melalui penyediaan lapangan kerja baru.
Sektor agraria juga menjadi fokus perlindungan mengingat 115.000 hektar sawah telah terkena dampak buruk akibat intrusi air laut.
Modernisasi sistem irigasi akan dijalankan secara integral guna mengamankan produktivitas lahan pertanian di sepanjang jalur Pantura Jawa.
