SEMARANG – DPRD Jateng mengusulkan penguatan infrastruktur dan ekonomi syariah dalam penyusunan RKPD 2027 untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah.

Penyusunan rencana kerja tersebut menjadi momentum penting bagi legislatif untuk memasukkan aspirasi masyarakat secara konkret.

"Dampak El Nino ini nyata, jangan tunggu api membesar baru kita sibuk memadamkan," ujar Hanif Faisol, saat wawancara di tempat/gedung pada, Selasa (28/4/2026).

Sumanto menjelaskan bahwa seluruh pokok pikiran yang disampaikan merupakan hasil serapan langsung dari kegiatan reses di berbagai wilayah.

Fokus utama pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas jalan provinsi dan fasilitas penerangan jalan umum guna memperlancar mobilitas warga.

Pemerintah daerah juga diminta memberikan perhatian khusus pada kelompok disabilitas serta perempuan melalui akses layanan dasar yang lebih inklusif.

Integrasi data kependudukan dipandang perlu sebagai fondasi utama dalam merumuskan kebijakan publik yang memiliki akurasi tinggi.

DPRD Jateng turut menekankan pentingnya jaminan ketersediaan pupuk bersubsidi bagi para petani demi menjaga produktivitas pangan daerah.

Sektor ekonomi kerakyatan melalui UMKM diharapkan mendapat kemudahan akses permodalan serta fasilitasi sertifikasi untuk memperluas jangkauan pasar.

Transformasi digital dalam birokrasi menjadi tuntutan agar pelayanan kepada masyarakat berjalan lebih efektif serta akuntabel.

Kapasitas fiskal dalam APBD akan menjadi bahan pertimbangan utama agar seluruh usulan pembangunan dapat terealisasi secara bertahap.

Pembangunan talud di daerah pegunungan menjadi salah satu kebutuhan mendesak untuk mengantisipasi potensi bencana alam di masa mendatang.

Sinergi antara pendekatan teknokratik dan politik-partisipatif diyakini mampu menciptakan pemerataan ekonomi yang lebih adil bagi warga desa.