MEDAN - Kepala Daerah Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menyatakan sikap keras dengan menolak membubuhkan tanda tangan pada rentetan berkas usulan proyek dari organisasi perangkat daerah (OPD) yang diidentifikasi tidak rasional serta memiliki indikasi penggelembungan nilai dana.
Fenomena tersebut mulai bermunculan pasca dirinya ditetapkan sebagai pemenang dalam kontestasi Pemilihan Gubernur Sumut 2024 oleh instansi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara.
"Banyak pihak mulai mendekat dan mencoba meloloskan berbagai proyek dengan meminta persetujuan," ujar Bobby di Kantor Gubernur Sumut, Kamis (21/5).
Kendati demikian, dirinya mengimbuhkan bahwa beberapa draf usulan program kerja dari jajaran instansi di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut tersebut malah memicu rasa gusar pada dirinya.
Alasannya, Gubernur mendapati berkas dari bermacam-macam proyek tersebut mendadak telah diletakkan di atas meja kerjanya tanpa menempuh proses penyusunan rencana, penilaian mutu, serta pemaparan program secara transparan.
"Ada yang datang ngucapin selamat, habis itu minta tanda tangan. Saya bilang, 'ini proyek apa? Kok tiba-tiba sudah ada di meja saya', kata Bobby.
Salah satu perkara yang mengundang perhatian serius dari jajarannya, tutur Bobby, ialah rencana pengerjaan konstruksi sebuah gedung di wilayah Sumatera Utara yang menelan alokasi dana menyentuh Rp484 miliar.
Dalam pandangannya, agenda pembangunan tersebut sama sekali belum pernah disosialisasikan secara terperinci, baik menyangkut rancangan arsitektur maupun rincian penggunaan dananya.
"Gedungnya enggak pernah dipaparkan, enggak pernah diekspos, tiba-tiba minta diteken. Nilainya sampai ratusan miliar. Saya tolak," ungkap Bobby.
Gubernur pun memberikan kepastian bahwa dirinya enggan sembarangan memberikan lampu hijau pada sebuah program tanpa dibarengi riset analisis yang valid, apalagi jika alokasi biayanya sengaja dibuat menjadi mahal.
Dirinya juga menyatakan bakal memperketat prosedur penyaringan terhadap seluruh draf usulan pembangunan dari pihak dinas di bawah Pemprov Sumut supaya tidak memicu pemborosan keuangan negara ataupun kongkalikong pengerjaan proyek.
"Saya enggak mau tanda tangan kalau prosesnya enggak jelas. Semua harus transparan, dan masuk akal," ucap Bobby.
Gubernur pun menguraikan bahwa tindakan tegas ini menjadi sebuah peringatan keras bagi seluruh satuan kerja di internal Pemprov Sumut agar tidak lagi menyodorkan program yang dipandang mencurigakan atau sekadar memanfaatkan kedekatan relasi kekuasaan demi meloloskan pagu anggaran.
"Setiap program pembangunan harus benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat, bukan sekadar menghabiskan anggaran daerah," ucap Bobby.