JAKARTA - Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah memberikan tanggapan terkait beragam isu yang berkembang mengenai situasi APBN terkini.
Ia berpendapat bahwa kekhawatiran mengenai menipisnya saldo APBN, potensi defisit di atas 3 persen, hingga risiko kegagalan APBN 2026 harus ditanggapi secara proporsional.
Said menghargai kritik serta peringatan yang disampaikan oleh para akademisi dan pengamat sebagai bentuk perhatian terhadap kesehatan fiskal negara.
"Kami patut mengapresiasi dan merespons secara bijak berbagai kritik serta alarm kewaspadaan dari para pengamat dan akademisi. Saya memandang hal tersebut sebagai bentuk kepedulian dan rasa sayang. Yang justru perlu dikhawatirkan adalah apabila masyarakat sudah apatis dan enggan menyampaikan pandangan. Situasi seperti itulah yang tidak kami inginkan," kata Said dalam keterangannya, Senin (11/5/2026).
Said memaparkan bahwa di balik kekhawatiran yang ada, ekonomi Indonesia sanggup tumbuh di angka 5,6 persen.
Ia menilai pertumbuhan tersebut dipacu oleh momentum Ramadan dan Lebaran yang menggenjot konsumsi masyarakat serta aktivitas di sektor industri, perhotelan, hingga transportasi.
Langkah pemerintah dalam mempercepat realisasi belanja juga dianggap menjadi faktor pendukung pertumbuhan ekonomi.
Tercatat pada kuartal I 2026, belanja negara naik 21,81 persen secara tahunan dengan kontribusi 1,26 persen pada pertumbuhan ekonomi.
"Strategi ini patut kami apresiasi," ujarnya.
Ia turut menyoroti indikator ekonomi lain yang tetap menunjukkan performa positif.
Surplus neraca perdagangan mencapai 5,5 miliar dolar AS dan terus bertahan positif selama 71 bulan berturut-turut.
Kondisi kredit perbankan juga dilaporkan masih berada di tren yang baik.
Dari sisi fiskal, pendapatan negara pada kuartal pertama mencapai Rp574,9 triliun atau naik 10,5 persen dibanding tahun sebelumnya.
Penerimaan dari sektor pajak tercatat Rp394,8 triliun, mengalami kenaikan sebesar 20,7 persen secara tahunan.
"Memang terdapat selisih antara kurang bayar dan lebih bayar, tetapi dari selisih tersebut pemerintah justru memperoleh surplus kurang bayar sebesar Rp13,38 triliun. Dengan demikian, pemerintah masih memiliki 'tabungan' pajak," tutur Said.
Ia berpendapat tantangan utama ada pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) karena pengaruh harga minyak mentah dan penurunan lifting migas.
Namun, ia optimis situasi ini akan pulih pada kuartal II 2026 seiring membaiknya aktivitas hulu migas.
Hingga kuartal I 2026, belanja negara telah mencapai Rp815 triliun atau naik 31,4 persen secara tahunan.
Dana tersebut didominasi belanja pemerintah pusat senilai Rp610,3 triliun guna mendukung program-program strategis.
"Bahwa dalam tata kelola program prioritas perlu ada pembenahan, tentu itu harus menjadi catatan buat kementerian, dan badan teknis, terutama Badan Gizi Nasional, Kementerian Koperasi, dan Kementerian Desa," lanjutnya.
Said mengakui percepatan belanja memicu pelebaran defisit anggaran.
Meski begitu, defisit senilai Rp240,1 triliun atau 0,93 persen dari PDB dianggap masih dalam batas aman.
"Akan tetapi porsi ini saya menilai masih pada rentang terkendali," tegasnya.
Target defisit dalam APBN 2026 ditetapkan sebesar Rp689,1 triliun atau 2,68 persen PDB.
Melalui efisiensi anggaran dan manajemen fiskal yang cermat, Said melihat peluang defisit bisa lebih rendah menjadi 2,56 persen PDB atau Rp658,3 triliun.
Said juga memberikan klarifikasi perihal rumor saldo APBN 2026 yang disebut hanya tersisa Rp120 triliun.
Ia menegaskan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp420 triliun dalam kondisi utuh.
"Dana tersebut masih utuh. Sebesar Rp300 triliun hanya dipindahkan penempatannya dari Bank Indonesia ke bank-bank Himbara. Artinya, SAL tetap sebesar Rp420 triliun, bahkan pemerintah memperoleh imbal hasil dari penempatan tersebut," jelasnya.
Walau demikian, Said memberi peringatan bahwa rintangan ekonomi di kuartal II 2026 akan semakin berat.
Faktor hilangnya efek musiman hari raya dan fluktuasi harga komoditas menjadi hal yang perlu diwaspadai.
Ia pun menyetujui langkah proteksi yang diambil Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia melalui kebijakan refocusing anggaran hingga penerbitan panda bond.
Upaya tersebut dinilai efektif menekan biaya pembiayaan agar tidak terlampau tinggi.
Said juga menekankan perlunya penguatan pada sektor manufaktur, pertanian, hingga pertambangan sebagai pilar ekonomi nasional.
Sektor-sektor ini memegang peranan besar terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia.
Said menyarankan agar kebijakan fiskal fokus memberikan insentif demi menciptakan iklim investasi yang lebih produktif.
"Untuk itu, pemerintah perlu program quick win yang terukur untuk membangkitkan industri, perdagangan, pertanian, konstruksi dan pertambangan. Program pintas, yang hasilnya bisa dipetik efek multipayernya di tahun ini, namun tetap bagian dari milestone pembangunan jangka panjangnya," katanya.
Terakhir, ia mengingatkan bahwa tanpa dukungan pada sektor produktif, ekonomi inklusif akan sulit dicapai.
"Sebab jika tanpa dukungan ini, kami akan sulit mendapatkan tambahan kekuatan penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif, yang mampu menyerap lapangan kerja di sektor formal lebih banyak, sementara tekanan eksternal tak menentu, tanpa kepastian waktu dan situasi," pungkasnya.