SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi para aparatur sipil negara (ASN) setiap hari Jumat.
Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan ini mampu menekan pengeluaran daerah, khususnya pada sektor penggunaan energi.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menyatakan bahwa penghematan tersebut terlihat secara signifikan pada tagihan listrik kantor pemerintahan.
“Kalau terkait itu, listrik saja turunnya Rp200 juta,” kata Eri, Jumat (8/5/2026).
Meskipun penghematan listrik sudah terdata, pihak pemerintah masih terus menghitung efisiensi dari sektor lain seperti penggunaan air dan biaya operasional lainnya.
Kebijakan yang dimulai sejak 10 April 2026 ini merupakan tindak lanjut dari regulasi yang dikoordinasikan bersama pemerintah pusat untuk meningkatkan efisiensi birokrasi.
Selama penerapan WFH, para pejabat struktural tetap diwajibkan untuk hadir di kantor namun dengan pengaturan ruang kerja yang lebih kompak.
“Para pejabat struktural tetap masuk kerja, tapi ruang kerja disatukan agar penggunaan listrik dan air bisa ditekan,” ujarnya.
Selain fokus pada penghematan di kantor, pemerintah juga memantau perubahan kebiasaan mobilitas pegawai melalui kebijakan penggunaan transportasi umum setiap hari Selasa.
Laporan rutin dan bukti pembayaran transportasi umum menjadi instrumen pengawasan untuk memastikan ASN beralih dari kendaraan pribadi.
“Hasil sementara menunjukkan kebijakan ini berjalan baik dan kami mulai mengubah kebiasaan dari penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi umum maupun kendaraan listrik,” tutupnya.