FILIPINA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberikan penekanan bahwa pembangunan infrastruktur energi di kawasan Asia Tenggara wajib memberikan dampak nyata bagi masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Pernyataan ini diutarakan dalam pertemuan Special BIMP-EAGA Leaders' Summit di Filipina pada Kamis (7/5/2026).
Pemerataan akses energi di daerah terpencil Indonesia hingga kini masih menjadi tantangan besar bagi pemerintah akibat keterbatasan pasokan listrik yang andal.
Berdasarkan laporan Investor Daily, masyarakat di pelosok saat ini masih banyak yang menggantungkan kebutuhan listrik pada generator set (genset) dengan biaya operasional yang sangat tinggi.
Kondisi tersebut memicu terbatasnya aktivitas ekonomi serta layanan publik bagi penduduk di wilayah terluar.
Bahlil menegaskan bahwa kerja sama subregional harus mampu menghadirkan solusi berupa listrik yang tidak hanya merata, tetapi juga berkualitas dan terjangkau harganya.
"Pertemuan ini merupakan inisiatif kerja sama ekonomi subregional yang dibentuk pada tahun 1994 untuk mendorong pembangunan di daerah 3T bagi empat negara anggota," kata Bahlil, Menteri ESDM.
Forum kerja sama antara Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Filipina ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat proyek interkoneksi energi lintas kawasan.
Agenda utama mencakup sinergi pembangunan kelistrikan, elektrifikasi pedesaan, hingga percepatan pengembangan energi baru terbarukan di wilayah perbatasan.
"Sinergi ini akan memperkuat kolaborasi sehingga masyarakat di daerah remote area mampu mengakses energi dengan harga yang terjangkau untuk kesejahteraan yang lebih baik," ujar Bahlil, Menteri ESDM.
Langkah penguatan konektivitas ini diharapkan mampu memicu pertumbuhan ekonomi lokal di pulau-pulau terpencil.
Presiden RI Prabowo Subianto yang turut hadir dalam KTT tersebut juga memberikan arahan agar organisasi subkawasan ini lebih lincah dalam menghadapi perubahan zaman.
"Dengan semangat itu, BIMP-EAGA harus terus berkembang. BIMP-EAGA harus lebih adaptif, lebih berdampak, dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat kami," pungkas Prabowo Subianto, Presiden RI.