KUPANG – Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Nusa Tenggara Timur terus memperkokoh sinergi bersama PT PLN (Persero) guna mendukung akselerasi pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di wilayah Nusa Tenggara.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Target Perizinan dan Sertipikasi Aset serta Serah Terima Lahan untuk Pembangunan Proyek Ketenagalistrikan Tahun 2026 yang dilaksanakan pada Rabu (6/5/2026).
Acara ini dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi NTT, Fransiska Vivi Ganggas, beserta jajaran Kanwil BPN NTT, perwakilan PT PLN (Persero), serta para Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Hadir pula Bruly Victor Tarigan bersama tim, serta Marissa Aprilia beserta tim dalam pertemuan tersebut.
FGD ini berfungsi sebagai wadah strategis untuk memperkuat koordinasi antara BPN dan PLN mengenai percepatan proses perizinan, pengadaan tanah, hingga sertipikasi aset ketenagalistrikan di NTT.
Pada kesempatan tersebut, dilakukan juga penyerahan hasil pengadaan tanah sebanyak 528 bidang dengan total luas 17.532 meter persegi untuk keperluan pembangunan PLTP Ulumbu di Kabupaten Manggarai.
Guna memaksimalkan pembahasan teknis, FGD dibagi menjadi dua forum utama, yaitu forum persertipikatan aset dan forum Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).
Pembagian ini bertujuan agar setiap kendala terkait proses sertipikasi maupun perizinan dapat didiskusikan secara lebih mendalam, efektif, dan tepat sasaran.
Selain membedah target perizinan dan sertipikasi aset PLN Tahun 2026 di berbagai wilayah NTT, forum ini juga menjadi sarana koordinasi untuk mengidentifikasi berbagai hambatan di lapangan.
Melalui diskusi yang intensif dan kolaboratif, diharapkan proses administrasi pertanahan dapat terlaksana lebih cepat, tertib, serta akuntabel.
Lewat kegiatan ini, Kanwil BPN Provinsi NTT dan PT PLN (Persero) menegaskan komitmen bersama dalam memperkuat perlindungan aset negara sekaligus mendukung percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang berkelanjutan.
Kerja sama antarlembaga ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat di Nusa Tenggara Timur.