BEKASI – Pemkab mengucurkan dana infrastruktur jalan Kabupaten Bekasi 2026 sebesar 192 miliar untuk 106 titik proyek guna mendongkrak konektivitas ekonomi warga setempat.
Langkah ini diambil oleh Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi sebagai upaya memperkuat akses transportasi di 23 kecamatan.
"Kami tetap menjalankan 106 titik kegiatan meskipun anggaran tahun ini turun sekitar Rp104 miliar dibandingkan tahun lalu," ujar Dede Chairul, sebagaimana dilansir dari berbagai sumber, Selasa (5/5/2026).
Dede Chairul menjelaskan bahwa pengurangan anggaran dari angka 297 miliar di tahun sebelumnya terjadi akibat penyesuaian regulasi teknis yang baru.
Penggunaan sistem e-Katalog versi 6 serta perubahan skema kompetisi menjadi faktor utama yang memengaruhi perhitungan biaya pembangunan fisik di lapangan.
Kenaikan harga bahan bakar minyak juga memberikan dampak signifikan terhadap kenaikan harga material konstruksi esensial seperti beton dan aspal.
Kondisi ekonomi tersebut memicu koreksi terhadap target volume pekerjaan sehingga panjang jalan yang dibangun mengalami sedikit penyusutan.
Tahapan lelang rencananya akan segera dibuka pada akhir Mei 2026 setelah seluruh penyesuaian aturan teknis selesai difinalisasi oleh tim terkait.
Berdasarkan data terkini, total panjang jalan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah mencapai 1.077 kilometer yang terbagi dalam 281 ruas.
Sebanyak 70 persen dari total aset jalan tersebut sudah dalam kondisi mantap, namun masih ada sekitar 300 kilometer yang membutuhkan perbaikan intensif.
Prioritas pengerjaan tahun ini diarahkan ke wilayah utara, terutama kawasan Babelan dan Tarumajaya yang memiliki tingkat kerusakan jalan cukup tinggi.
Beberapa jalur strategis seperti Lingkar Babelan dan Jalan Baru Tanggul Bahagia masuk dalam daftar utama pembenahan infrastruktur pada periode ini.
Akses di wilayah selatan yang berbatasan dengan Bogor, tepatnya jalur Bojongmangu hingga Sukamukti, juga tidak luput dari perhatian petugas lapangan.
Masyarakat setempat diminta berperan aktif dalam melaporkan kerusakan infrastruktur di lingkungan sekitar melalui saluran komunikasi digital resmi pemerintah.