JAKARTA - Pada April 2026 yang lalu, sempat muncul wacana bahwa setiap kapal yang melewati kawasan Selat Malaka akan dikenakan pungutan pajak.

Ide tersebut pertama kali disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang menjelaskan bahwa wacana itu terinspirasi dari kebijakan yang sedang dipertimbangkan Iran di Selat Hormuz.

Purbaya berpendapat bahwa posisi geografis Indonesia sangat krusial dalam peta arus perdagangan dan pasokan energi dunia.

Namun, potensi besar tersebut dianggap belum dioptimalkan secara maksimal.

"Dan seperti arahan presiden, Indonesia ini bukan negara pinggiran. Kami ada di jalur strategis perdagangan dan energi dunia, tapi kapal lewat Selat Malaka enggak kami charge, enggak tahu betul apa salah?" ujar Purbaya, dalam acara Simposium PT SMI 2026, di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Menurut pandangannya, Indonesia perlu berkoordinasi dengan Malaysia dan Singapura karena implementasi kebijakan di wilayah Selat Malaka tidak bisa diputuskan secara sepihak.

"Kalau kami bagi tiga, Indonesia, Malaysia, Singapura, lumayan kan? Punya kami jalurnya paling besar, paling panjang," ujar dia.

Purbaya menyatakan, potensi penerimaan negara tergolong sangat besar jika kerja sama tersebut bisa terealisasi.

Hal itu dikarenakan jalur lintas kapal di Selat Malaka merupakan salah satu yang tersibuk di dunia.

"Singapura kecil, Malaysia sama kami bagi dua lah. Kalau bisa seperti itu, tapi kan enggak begitu," ucap dia.

Walau begitu, rencana tersebut dipastikan batal setelah Presiden RI Prabowo Subianto memberikan jaminan penuh bahwa semua pihak diizinkan berlayar di kawasan Selat Malaka.

Presiden RI Prabowo Subianto memberikan kepastian bahwa Selat Malaka adalah kawasan internasional yang bebas dan bisa dilalui oleh siapa pun yang membutuhkan akses pelayaran.

Pernyataan itu disampaikan oleh Prabowo setelah mengadakan pertemuan resmi dengan Perdana Menteri (PM) Singapura Lawrence Wong di Istana, Jakarta, Senin (7/7/2026).

"Kami akan terus berkoordinasi dengan Malaysia dan Thailand untuk memastikan, sesuai dengan UNCLOS 1982, bahwa Selat Malaka akan selalu terbuka bagi semua, aman, dan dapat diakses oleh siapa pun yang memerlukan akses. Saya kira itu adalah ketegasan kami, dan saya yakinkan kepada kawan-kawan di Singapura," ujar Prabowo, Senin.

Prabowo menjelaskan, sebagai negara yang berbatasan langsung, Indonesia dan Singapura memiliki kepentingan bersama untuk menjaga Selat Malaka tetap menjadi jalur laut yang bebas bagi siapa saja.