BLITAR - Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kota Blitar, Jawa Timur, berhasil mencatat efisiensi anggaran sebesar Rp 49,5 juta atau sekitar 20,2 persen melalui mekanisme Pemilihan Terbuka Toko (PTT).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan, hasil penghematan tersebut wajib dikembalikan kepada masyarakat sebagai penerima manfaat.

Penghematan itu terealisasi setelah 14 calon penerima BSPS di Kelurahan Bondogerit melakukan negosiasi terbuka dengan tiga toko penyedia bahan bangunan.

Dari total pagu anggaran sebesar Rp 245 juta, proses tawar-menawar menghasilkan penghematan jauh lebih besar dibandingkan penawaran awal yang hanya sekitar Rp 7 juta.

"Ini uang rakyat. Hasil efisiensi ini harus dikembalikan lagi kepada masyarakat karena itu merupakan hak mereka. Saya sudah berkeliling ke berbagai daerah, baru kali ini melihat proses negosiasi seperti ini, bagus sekali. Artinya, masyarakat benar-benar dilibatkan dan prosesnya berlangsung secara transparan," ujar Ara saat meninjau pelaksanaan BSPS di Kelurahan Bondogerit, Kota Blitar, Kamis (2/7/2026).

Ara menilai, skema Pemilihan Terbuka Toko menjadi inovasi dalam pelaksanaan BSPS karena menciptakan persaingan harga sehat, mencegah praktik monopoli, serta memastikan anggaran negara dimanfaatkan optimal untuk kepentingan masyarakat.

Hasil negosiasi tersebut tetap memberikan keuntungan bagi pelaku usaha karena telah disesuaikan dengan harga pasar dan ketersediaan stok material.

Dalam kunjungan tersebut, Ara meninjau rumah milik Sulastri dan suaminya, Slamet, di Kelurahan Bondogerit yang menjadi salah satu calon penerima BSPS.

Pasangan yang telah menempati rumah selama sekitar 50 tahun tersebut hidup dari penghasilan Slamet sebagai tukang becak dengan pendapatan sekitar Rp 1 juta per bulan.

Kondisi rumah mereka dinilai sudah tidak layak huni karena tidak memiliki fondasi, sloof, kolom, maupun ring balok yang memadai.

Rangka atap juga telah rapuh dan banyak genteng rusak sehingga air hujan kerap masuk ke dalam rumah.

"Kalau hujan air masuk ke rumah. Saya sangat-sangat berterima kasih dengan program bedah rumah ini. Terima kasih kepada Pak Presiden Prabowo. Semoga program ini bisa memberi manfaat kepada masyarakat luas," kata Sulastri.

Renovasi rumah tersebut dijadwalkan dimulai pada 10 Juli 2026 dan ditargetkan selesai pada 10 Oktober 2026.

Ara menegaskan, kondisi rumah Sulastri menjadi bukti bahwa program BSPS benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan.

"Rumah Ibu Sulastri ini memang sudah tidak layak huni. Program ini harus tepat sasaran dan menjadi wujud pelaksanaan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," ujarnya.

Ia juga mengungkapkan, Kementerian PKP menambah alokasi BSPS untuk Kota Blitar dari semula 300 unit menjadi 744 unit pada 2026 karena tingginya kebutuhan masyarakat akan rumah layak huni.

Sebanyak 25 unit di antaranya dialokasikan bagi warga Kelurahan Bondogerit.

Berdasarkan data Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar, saat ini masih terdapat 837 rumah tidak layak huni yang membutuhkan penanganan.

Selain dukungan pemerintah pusat melalui BSPS, pemerintah daerah juga mengalokasikan anggaran dari APBD untuk mempercepat perbaikan rumah warga.

Wakil Wali Kota Blitar Elim Tyu menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap kebutuhan perumahan masyarakat di daerahnya.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian PKP. Belum pernah ada program perbaikan rumah masyarakat tidak layak huni dengan skala sebesar ini di Kota Blitar," ujarnya.

Menutup kunjungan, Ara menegaskan bahwa manfaat program BSPS tidak hanya dirasakan oleh penerima bantuan, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian daerah.

"Program ini membuka lapangan pekerjaan bagi para tukang, menggerakkan usaha toko material, melibatkan Tenaga Fasilitator Lapangan untuk mendampingi masyarakat, sehingga manfaatnya tidak hanya memperbaiki rumah, tetapi juga menggerakkan ekonomi rakyat," ungkapnya.

"Inilah yang diharapkan Presiden Prabowo, bahwa program perumahan mampu menghadirkan hunian yang layak sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat," tandas Politisi Gerindra itu.