MOROWALI - Dua dekade silam, Andi Muhammad Arifin terbiasa menyaksikan ladang kakao di sekitar kediamannya di Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.
Ketenangan desa mulai terusik seiring berkembangnya industri nikel di kawasan tersebut.
Keluarga Arifin yang bermigrasi dari Sengkang pada 1998 akhirnya melepas lahan mereka saat perusahaan tambang masuk pada 2010.
Dana ganti rugi tersebut dimanfaatkan untuk mendirikan rumah kos yang menjadi tumpuan ekonomi keluarga hingga hari ini.
Kini, keluarga itu memiliki 12 unit kamar yang disewakan dengan tarif Rp 800.000 hingga Rp 1 juta per bulan bagi pekerja industri.
"Sekarang lima kamar untuk orang tua dan tujuh kamar untuk saya. Dulu, saat kami menjadi petani kakao, suasananya tenang. Bedanya, sekarang bising, apalagi perusahaan sudah dekat, alat berat keluar masuk tiap malam. Tapi, penghasilan, perputaran uang kan lebih cepat," ujar Arifin kepada Kompas.com, Jumat (19/6/2026).
Arifin menambahkan bahwa kehadiran industri membuka peluang ekonomi lain seperti toko kelontong.
Namun, pesatnya ekonomi ini membawa dampak sampingan, seperti polusi udara dan debu dari aktivitas alat berat.
"Iya (banyak orang sakit karena debu), itu batuk-batuk. Cuma ini kebetulan sedang musim hujan, jadi belum terlalu parah," katanya.
Problematika lain mencakup buruknya drainase saat hujan serta penumpukan sampah rumah tangga yang sering terabaikan.
Bahkan, biaya hidup melonjak tajam, termasuk harga gas elpiji 3 kilogram yang menembus Rp 90.000 per tabung.
"Saya sempat membeli tiga tabung, harganya Rp 90.000 per tabung, itu untuk saya, mertua, dan orang tua saya. Saya enggak mau jualan dengan harga segitu, enggak enak juga. Kalau untuk pemakaian pribadi sih mau tidak mau kami harus beli," ujarnya.
Sementara itu, Kaur Keuangan Desa Bahodopi, Ibansi, menyebut banyak warga mengalihkan hasil penjualan tanah menjadi modal usaha properti.
Berbagai penginapan dan ruko tumbuh subur guna menunjang kebutuhan ribuan buruh industri.
"Berusaha itu di kos-kosan, toko, ruko, penginapan, ada yang bikin hotel. Warga sini juga yang jadi penyokong untuk orang-orang IMIP, artinya saling menopang, bersyukur walaupun ada plus minuslah," ujar Ibansi.
Namun, pertumbuhan ekonomi ini terhambat oleh masalah sampah yang sulit dikendalikan.
"Begitu ditinggal eh ada lagi di situ sampahnya. Makanya kami pasang spanduk dilarang buang sampah, akan dikenakan denda. Tapi tetap saja ada yang membuang sampah," katanya.
Banyak pendatang yang bekerja di industri memilih membuang sampah ke lahan kosong atau sungai, yang memicu penurunan kualitas air bersih.
Kualitas air sumur pun memburuk menjadi asin dan berbau, sementara instalasi PDAM tidak lagi berfungsi.
"Kalau di sini musim hujan pasti banjir. Kalau hujannya berhari-hari biasanya parah. Pernah tahun 2015 yang paling parah sampai ada perusahaan yang memberi kompensasi sesuai jumlah kerugian," ujar Ibansi.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali, Nukrah, menyatakan kawasan Bahodopi dan Bungku Barat sangat rentan terhadap pencemaran.
Pencemaran laut umumnya dipicu oleh sedimen tambang dari hulu akibat curah hujan tinggi yang tidak tertahan oleh kolam pengendapan.
"Yang sekarang terjadi itu memang dari pihak perusahaan yang mengantongi IUP di atas, bukan dari kawasan industri pengolahan nikel. Dari IUP di area sekitar kawasan industri," ujar Nukrah.
Pihaknya terus memantau emisi udara dan menyoroti masalah sampah yang memicu gas metana dan kesan kumuh.
"Banyak orang-orang yang tinggal di kos-kosan enggak membayar retribusi sampah, menyelesaikan masalah limbahnya dengan cara mereka sendiri. Mereka berasal dari masyarakat yang heterogen, itu termasuk kebiasaan. Rata-rata 80 persen tinggalnya di kos-kosan," kata Nukrah.
