CILACAP - Koordinator Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kabupaten Cilacap, Yuda Prasetyo, menyanggah sangkaan yang menyebut sejumlah dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayahnya bertempat di tengah hutan atau pemakaman secara fiktif.

Klarifikasi ini disampaikan Yuda menyikapi kehebohan terkait kisaran 100 titik SPPG yang sempat disebut Plt Bupati Cilacap Ammy Amalia Fatma Surya belum memiliki bentuk fisik sehingga dipertanyakan keabsahannya.

"Yang disampaikan dia salah informasi. Itu bukan SPPG fiktif, tapi masih dalam tahap persiapan atau proses pembangunan," kata Yuda dikutip dari Kompas.com, Rabu (24/6/2026).

Yuda menjelaskan bahwa jumlah keseluruhan SPPG yang tercatat di Kabupaten Cilacap saat ini telah melewati angka 300 unit.

Dari angka tersebut, sebanyak 220 unit lebih telah beroperasi, sementara 114 unit sisanya masih berada dalam fase persiapan ataupun pengerjaan fisik.

Dia menilai bahwa tempat yang dituding sebagai dapur fiktif tersebut kemungkinan besar merupakan titik-titik yang pengerjaannya belum rampung sehingga belum dapat digunakan.

"SPPG (fiktif) yang mungkin dimaksud dia itu yang proses pembangunan. Jadi, memang di lapangan itu masih dalam proses pembangunan, ada beberapa SPPG itu yang pembangunannya lambat," jelas Yuda.

Dia pun menambahkan bahwa 114 unit yang belum aktif beroperasi tersebut tersebar di 24 kecamatan di wilayah Kabupaten Cilacap.

Yuda menyebutkan bahwa regulasi dari Badan Gizi Nasional (BGN) mengharuskan pembangunan fisik dapur dimulai paling lambat 45 hari kerja setelah Surat Perintah Kerja (SPK) terbit.

Meski begitu, kondisi riil di lapangan menunjukkan adanya beberapa titik yang hingga kini belum memperlihatkan perkembangan pengerjaan fisik bangunan.

"Memang ditemukan beberapa SPPG yang melebihi 45 hari belum dilakukan pembangunan. Mungkin ada masalah di administrasi atau seperti apa kami kurang tahu," ucap Yuda.

Walaupun mengakui terdapat keterlambatan dalam pembangunan fisik, dia memastikan keadaan tersebut tidak berarti bahwa titik lokasi tersebut merupakan dapur fiktif.

Yuda juga meluruskan isu yang menyebutkan bahwa beberapa lokasi SPPG berada di kawasan hutan.

Menurut pandangannya, anggapan tersebut muncul karena sebagian titik berlokasi di wilayah barat Cilacap yang kawasannya memang masih tergolong pedalaman.

"Kalau yang (disebut) di hutan itu karena di daerah Cilacap bagian barat itu memang masih pelosok. Memang ada SPPG, tapi itu tidak di hutan, memang daerahnya pelosok seperti itu," imbuh Yuda.

Dia juga membantah kabar burung yang menyatakan bahwa ada titik SPPG yang didirikan di area pemakaman.

"Itu tidak ada, kalau di Cilacap tidak ada yang seperti itu," tandasnya.

Saat dikonfirmasi mengenai dugaan adanya praktik jual beli lokasi dapur SPPG yang sempat beredar, Yuda mengaku tidak mengetahui perihal isu tersebut.

Menurut dia, pihak koordinator daerah kini telah menjalin komunikasi dengan Plt Bupati Cilacap untuk menyamakan data dan memberikan klarifikasi terkait fakta yang ada di lapangan.

"Kalau soal jual beli itu saya tidak tahu," kata Yuda singkat.

Di tempat terpisah, Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional Jawa Tengah, Reza Mahendra, turut menyangkal isu yang menyebutkan sekitar 100 SPPG di Kabupaten Cilacap merupakan proyek fiktif.

Reza menerangkan bahwa pihaknya telah melakukan peninjauan mendalam melalui koordinasi dengan Korwil BGN Cilacap dan berkomunikasi langsung dengan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Cilacap.

"Informasi tersebut tidak valid jika dikatakan 100 itu semua fiktif," ujarnya dikutip dari Kompas.com, Rabu (24/6/2026).

Dia menjabarkan bahwa sekitar 100 lokasi yang diperdebatkan tersebut sebenarnya sudah mengantongi identitas resmi SPPG dan telah terdaftar dalam sistem portal BGN sebelum proses registrasi ditutup sementara.

"Kurang lebih 100 SPPG ini dari informasi yang kami peroleh sudah ada ID SPPG. Artinya terdaftar melalui portal sebelum saat sekarang ditutup," ujarnya.

Reza membenarkan bahwa sebagian lokasi tersebut memang belum menunjukkan perkembangan pembangunan fisik yang nyata.

Meski demikian, dia menegaskan hal itu tidak bisa serta-merta dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa seluruh tempat tersebut berstatus fiktif.

Terlebih lagi, sebagian besar lokasi tersebut memang masih dalam tahap persiapan bahkan sebelum keputusan moratorium penghentian pendaftaran SPPG baru ditetapkan.

"Artinya, 100 SPPG ini masuk proses persiapan. Sebelum ada moratorium atau penundaan penambahan SPPG dalam portal, mereka dipersilakan membangun karena masuk proses persiapan," ungkap Reza.

Saat ini, lanjut Reza, BGN masih melakukan pembekuan sementara untuk pendaftaran unit baru hingga proses perapian data penerima manfaat selesai dilakukan.

Sebelumnya, Plt Bupati Cilacap, Ammy Amalia Fatma Surya, mengungkapkan hasil peninjauan lapangan pada titik-titik yang diajukan sebagai dapur MBG.

Berdasarkan hasil penelusuran tersebut, ditemukan sekitar 100 lokasi yang tertera di sistem tetapi belum memiliki bangunan yang dapat digunakan sebagai dapur operasional.

"Dari hasil rapat bersama tim investigasi dan koordinator wilayah, ada lebih dari 300 titik yang terdaftar. Setelah didatangi kepala SPPG yang ditunjuk dari Badan Gizi Nasional (BGN), ternyata titik itu (100 titik) tidak ada bangunan apapun," kata Ammy di sela aksi demonstrasi mendukung kelancaran program MBG di Alun-alun Cilacap, Senin (22/6/2026).

Ammy juga menjabarkan bahwa beberapa titik koordinat berada di posisi yang dirasa kurang wajar untuk pendirian dapur MBG.

"Ada yang lokasinya di tengah hutan, di tengah persawahan, bahkan ada yang di tengah kuburan," ujar Ammy.