JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR Bahtra Banong merespons temuan yang diungkap Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengenai banyaknya tim sukses kepala daerah diangkat menjadi tenaga honorer.
Ia meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memantau rekrutmen honorer di daerah.
"Kami minta agar kemendagri terus memantau daerah-daerah agar tidak kecolongan lagi," ujar Bahtra kepada wartawan, Selasa (9/6/2026).
Bahtra menyebutkan Kemendagri sudah membuat surat edaran kepada kepala daerah agar praktik honorer bawaan pejabat ini bisa jadi atensi dan disetop.
Menurut dia, praktik ini harus segera dihentikan.
"Sekarang nggak boleh lagi rekrut honorer dengan alasan apa pun, termasuk karena berutang budi sama timses pada saat pilkada. Sebab, kalau ini terus dilakukan, maka aturan terkait maksimal 30% persen belanja pegawai sulit terealisasi," katanya.
Bahtra mengatakan Kemendagri perlu memikirkan sanksi agar pemda tak lagi merekrut tenaga honorer.
Ia pun mendapat laporan yang sama bahwa daerah-daerah yang merekrut honorer karena dulunya timses kepala daerah.
"Kami mendapatkan laporan bahwa masih ada laporan, tapi terkait daerahnya nanti kami akan cek lagi," lanjutnya.
