BLITAR - KONI Jawa Timur resmi menerbitkan Surat Keputusan (SK) kepengurusan KONI Kota Blitar periode 2026-2030 yang menetapkan M Samanhudi Anwar sebagai ketua umum.

Meski demikian, mantan Wali Kota Blitar dua periode itu menegaskan tetap akan mengundurkan diri setelah proses pelantikan selesai dilaksanakan.

Diketahui, terpilihnya Samanhudi sebagai Ketua KONI Kota Blitar menuai polemik karena statusnya sebagai mantan narapidana korupsi.

Samanhudi mengatakan, SK dari KONI Jawa Timur diterima pada Selasa (2/6/2026) petang, sekitar dua pekan setelah dirinya terpilih dalam Musyawarah Olahraga Kota (Musorkot) Blitar.

Menurut dia, keluarnya SK tersebut menunjukkan bahwa KONI Jawa Timur berpedoman pada aturan organisasi dan regulasi yang berlaku.

Maksudnya, tidak melarang mantan narapidana menjadi ketua KONI.

“Berarti KONI Jawa Timur berpegang pada AD/ART KONI dan Permenpora Nomor 7 Tahun 2025,” ujar Samanhudi, Selasa, dilansir dari Kompas.com.

Ia menambahkan, dalam waktu dekat pengurus baru akan menggelar rapat internal sekaligus berkoordinasi dengan KONI Jawa Timur terkait agenda pelantikan.

“Ya kami akan rapat dan ke Surabaya untuk berkoordinasi dengan KONI Jatim tentang jadwal pelantikan dan lainnya,” tutur Samanhudi.

Terkait siapa yang akan melantik pengurus baru KONI Kota Blitar, Samanhudi mengaku tidak mempermasalahkan hal tersebut.

“Soal (Wali Kota Blitar) mau atau tidak melantik, saya enggak ada urusan. Saya tegak lurus dengan KONI Jatim. Tapi kami hormati Wali Kota,” ucapnya.

Di balik terbitnya SK tersebut, Samanhudi kembali menegaskan rencananya untuk melepas jabatan Ketua KONI Kota Blitar setelah dilantik.

Ia mengungkapkan surat pengunduran diri sebenarnya sudah disiapkan dan hanya tinggal melengkapi tanggal sesuai waktu pelantikan.

“Tanda tangan (surat pengunduran diri) sudah. Tinggal mengisi nomor, tanggal dan bulannya saja kapan saya dilantik,” kata Samanhudi, dilansir dari Kompas.com.

“Kalau saya mundur otomatis Mbak Elim selaku Wakil Ketua I yang akan menggantikan saya,” tambahnya.

Samanhudi mengatakan masih akan berkonsultasi dengan KONI Jawa Timur mengenai status jabatan yang nantinya akan diemban Elim Tyu Samba, apakah sebagai pelaksana tugas atau dalam bentuk mekanisme lain sesuai aturan organisasi.