MOROWALI - Perkembangan pesat hilirisasi komoditas nikel di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, dinilai belum diiringi dengan pembagian keuntungan yang setara bagi wilayah tersebut.
Di saat nilai investasi dan volume ekspor meningkat drastis, pemerintah daerah justru menghadapi berbagai konsekuensi lingkungan, kesehatan, hingga problematika sosial, padahal otoritas yang dimiliki sangat terbatas.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Morowali, Gafar Hilal, menjelaskan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki celah yang cukup untuk menangani masalah lingkungan di area industri pengolahan nikel karena kewenangan mayoritas dikuasai pemerintah pusat.
"Kami ibaratnya anjing yang enggak bakal bisa menggigit. Jadi, anjingnya menggonggong, kafilahnya berlalu," ujar Gafar kepada Kompas.com, Selasa (16/6/2026).
Menurut Gafar, status Proyek Strategis Nasional (PSN) memang mempercepat modal dan birokrasi perizinan.
Akan tetapi, pemerintah daerah mengalami hambatan saat harus menangani berbagai kendala akibat operasional industri.
Gafar menilai tingginya investasi yang masuk ke Morowali belum sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Daerah justru menghadapi degradasi lingkungan, tekanan sosial, serta minimnya kemampuan fiskal untuk mengatasinya.
Karena itu, Gafar mendesak pemerintah pusat meninjau kembali skema dana bagi hasil (DBH) agar mencerminkan beban riil yang ditanggung daerah penghasil.
"Morowali dulu enggak ada macet, enggak ada pencurian, enggak ada begal. Sekarang bukan hanya sembako yang langka, gas LPG juga langka, tabungnya pun rawan dicuri," katanya.
Pemerintah Kabupaten Morowali juga tengah menghadapi lonjakan berbagai penyakit di sekitar lokasi industri.
Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Morowali, Nirmawati, menyatakan bahwa HIV menjadi ancaman serius.
Hingga saat ini, tercatat 47 kasus HIV melalui pemeriksaan terhadap masyarakat yang datang dengan keluhan medis tertentu.
Namun, angka tersebut diyakini hanya sebagian kecil dari total kasus nyata.
"HIV ini fenomena gunung es. Ada yang belum tampak karena belum memiliki keluhan, tetapi sudah terinfeksi dan bisa menularkan kepada orang lain," ujar Nirmawati, Kamis (18/6/2026).
Tingginya mobilitas pekerja serta praktik prostitusi di area industri disinyalir menjadi pemicu utama penularan HIV.
"Mereka bahkan sudah punya jaringan sendiri sehingga sulit kami lacak," katanya.
Morowali juga dihantui lonjakan kasus leptospirosis yang kini berstatus kejadian luar biasa (KLB).
Penyakit yang ditularkan lewat urine tikus tersebut berkaitan dengan buruknya sanitasi serta ekosistem permukiman warga.
"Morowali sebelumnya belum pernah ada kasus leptospirosis. Sekarang sudah terjadi dan dinyatakan sebagai kejadian luar biasa," ujarnya.
Risiko kesehatan lain yang mengancam adalah tuberkulosis dan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
Kondisi hunian padat dengan sanitasi buruk, ditambah paparan polusi debu, mempertinggi risiko penularan penyakit.
ISPA saat ini menjadi penyakit dengan jumlah kasus paling dominan di Morowali.
Di kawasan industri, angka kejadiannya tercatat jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah lain.
"Sebelumnya saat pelacakan mungkin ditemukan satu kasus, sekarang bisa menjadi delapan kasus," katanya.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Green Transition Initiative (GTI), Imaduddin Abdullah, menilai manfaat ekonomi hilirisasi nikel belum terdistribusi merata kepada publik.
Melalui analisis INDEF GTI dengan metode Difference in Difference, keberadaan smelter memang menaikkan pendapatan karyawan sekitar 10 persen dan akses jaminan sosial sebesar 2,4 persen.
Namun, penciptaan lapangan kerja baru bagi penduduk lokal tidak menunjukkan peningkatan signifikan.
"Proporsi pekerja tetap maupun pekerja terdidik juga tidak meningkat secara signifikan. Artinya manfaatnya terkonsentrasi pada sebagian pekerja yang sudah masuk ke kawasan industri, bukan menciptakan kesempatan kerja baru bagi masyarakat lokal," ujar Imaduddin.
Secara makro, kontribusi industri terhadap PDRB Sulawesi Tengah memang meningkat sejak 2018.
Namun, keterkaitan ekonomi dengan sektor lokal masih sangat lemah.
Bisnis indekos dan ritel di sekitar industri sangat bergantung pada perputaran uang karyawan.
"Kalau produksi smelter melambat atau cadangan nikel menipis, aktivitas ekonomi itu juga berpotensi ikut runtuh karena tidak meninggalkan aset produktif yang kuat di masyarakat," ujarnya.
Imaduddin menambahkan, biaya kerusakan lingkungan justru lebih banyak ditanggung oleh masyarakat sekitar industri.
Operasional industri yang didukung PLTU captive batubara, sedimentasi, serta limbah tailing telah memicu berbagai dampak lingkungan.
Data menunjukkan lahan sawah di Morowali menyusut dari 9.068 hektare di tahun 2019 menjadi sekitar 7.426 hektare pada tahun 2024.
Di sisi lain, kasus ISPA di Kecamatan Bahodopi terus meningkat.
"Secara nasional nilai ekspor memang jauh lebih besar daripada kerugian lokal. Masalahnya, manfaat ekonomi mengalir ke neraca nasional dan laba korporasi, sedangkan biaya kerusakan ditanggung rumah tangga di sekitar kawasan tambang," katanya.
Imaduddin menyarankan pembenahan formula dana bagi hasil tidak hanya menaikkan royalti bijih nikel saja.
Pemerintah disarankan menyalurkan sebagian penerimaan negara dari hilirisasi, seperti pajak penghasilan smelter atau pungutan ekspor, untuk pemulihan ekosistem dan infrastruktur daerah.
"Menteri ESDM sendiri pernah menggambarkan satu kawasan di Halmahera Tengah menghasilkan sekitar Rp12,5 triliun, tetapi kabupatennya hanya menerima sekitar Rp1,1 triliun. Artinya, bagian paling bernilai dari hilirisasi belum kembali ke daerah," ujarnya.
Sistem tersebut juga harus didukung regulasi agar dana dapat digunakan untuk membiayai infrastruktur pusat, seperti akses jalan nasional di Bahodopi yang sering dikeluhkan masyarakat.