JAKARTA - Pemerintah tengah memperkokoh infrastruktur pasar karbon nasional melalui peluncuran Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) yang dijadwalkan pada 9 Juli 2026.
Sistem tersebut disiapkan guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, keterlacakan, serta kepastian hukum dalam perdagangan karbon demi memperkuat kepercayaan investor.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan, peluncuran SRUK merupakan tonggak krusial dalam pengembangan pasar karbon di Indonesia.
Bersamaan dengan agenda tersebut, pemerintah akan meregistrasikan sejumlah proyek karbon sektor kehutanan yang telah mengantongi verifikasi internasional.
"Peluncuran tersebut juga akan diikuti dengan registrasi sejumlah proyek karbon sektor kehutanan yang telah terverifikasi secara internasional. Pada 6 Juli mendatang, Kementerian Kehutanan juga akan memfasilitasi penerbitan lebih dari 30 juta ton kredit karbon CO2e dari sektor kehutanan. Momen ini akan menjadi tonggak penting dalam pengembangan pasar karbon Indonesia," ujar Raja Juli Antoni dalam forum London Climate Action Week (LCAW) 2026, dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (1/7/2026).
Selain memperkuat infrastruktur pasar karbon, pemerintah juga sedang menyusun kerangka regulasi yang lebih komprehensif.
Saat ini, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sedang membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Iklim pertama di Indonesia yang ditargetkan selesai pada akhir 2026.
Regulasi ini diharapkan menjadi landasan kebijakan nasional dalam pengendalian perubahan iklim.
Forum London Climate Action Week 2026 mempertemukan pemerintah Indonesia, parlemen Inggris, lembaga keuangan, serta pelaku usaha untuk meningkatkan kerja sama dalam pembiayaan transisi energi dan pembangunan rendah karbon.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi menyampaikan, sektor jasa keuangan terus memperluas pembiayaan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya mendukung transisi energi.
Menurut dia, pembiayaan berkelanjutan perbankan pada 2025 menyentuh angka Rp 2.114,6 triliun atau tumbuh 3,28 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
"UMKM tetap menjadi segmen portofolio terbesar, sementara sektor energi terbarukan dan konservasi keanekaragaman hayati mencatat pertumbuhan tertinggi. OJK mengajak lembaga keuangan dan investor untuk bersama mengembangkan produk pembiayaan transisi dan skema blended finance yang selaras serta didukung rencana transisi yang kredibel," kata Friderica.
Dalam forum yang sama, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyatakan dukungan terhadap inisiatif global RE100 melalui penandatanganan nota kesepahaman yang disaksikan Menteri Lingkungan Hidup, Ketua OJK, Wakil Ketua MPR, serta Wakil Ketua Komisi XII DPR RI.
Wakil Ketua Komite Bilateral Inggris Kadin Indonesia sekaligus Managing Partner dan CEO Equatorise Advisory Steven Marcelino mengatakan, RE100 merupakan inisiatif perusahaan-perusahaan global yang berkomitmen menggunakan 100 persen listrik dari energi terbarukan pada 2050.
"Artinya kini perusahaan-perusahaan paling berpengaruh di dunia berkomitmen untuk memenuhi 100 persen kebutuhan listriknya dari energi terbarukan pada 2050. Inisiatif ini dipimpin oleh The Climate Group. Kami berharap semakin banyak perusahaan Indonesia dapat mempercepat transisi menuju energi terbarukan dan elektrifikasi untuk memperkuat ketahanan energi nasional," ujar Steven.
Sementara itu, Head of RE100 and Energy Operations The Climate Group Ollie Wilson mengatakan, saat ini lebih dari 440 perusahaan telah bergabung dalam RE100, termasuk Unilever, Samsung, dan Nike.