JAKARTA – Jaringan transportasi publik di Jakarta menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun belakangan.
Pertumbuhan jumlah penumpang MRT terus meningkat tajam, Transjakarta berhasil memecahkan rekor jumlah pengguna, sementara jangkauan layanan LRT, KRL, serta Mikrotrans semakin diperluas.
Namun, di tengah tren positif meningkatnya angka pengguna angkutan umum ini, kendaraan pribadi nyatanya masih menjadi pilihan utama bagi mayoritas masyarakat.
Pengamat menilai kondisi ini berakar dari masalah fundamental yang sudah diwariskan sejak lama, yakni desain tata kota Jakarta yang belum dirancang untuk mendukung mobilitas berbasis transportasi massal.
Deddy Herlambang selaku pengamat transportasi menjelaskan bahwa pangkal dari masalah ini bahkan bisa ditarik mundur hingga ke masa perencanaan kota di era kolonial Belanda.
"Memang tata kota DKI masih given dari Hindia Belanda, jadi perencanaan kota masih belum berpihak kepada angkutan umum massal sehingga tidak ramah kepada pengguna angkutan umum," ujar Deddy kepada Kompas.com, Kamis (4/6/2026).
Pola pembangunan kota yang tidak memprioritaskan transportasi publik mengakibatkan akses warga menuju titik angkutan umum massal belum berjalan maksimal hingga saat ini.
Salah satu bukti nyatanya dapat dilihat dari penempatan terminal atau simpul transportasi yang minim dukungan jaringan pengumpan (feeder) yang kuat sampai ke tingkat kelurahan dan kecamatan.
"Contoh terminal bus diletakkan di pinggir kota atau tidak ada sub-terminal di setiap kelurahan atau kecamatan," kata Deddy.
Dampaknya, perjalanan menggunakan angkutan umum tidak cukup hanya mengandalkan MRT, LRT, KRL, atau bus Transjakarta saja.
Banyak warga yang terpaksa mengeluarkan ongkos tambahan serta berganti-ganti moda transportasi hanya untuk mencapai halte atau stasiun terdekat.
Kendala operasional ini populer dengan istilah masalah first mile dan last mile, yakni rute perjalanan dari tempat tinggal menuju transportasi umum dan sebaliknya.
Deddy berpandangan bahwa biaya perjalanan untuk menuju dan menyudahi perjalanan dari stasiun sering kali membebani para pengguna transportasi publik.
"Menggunakan angkutan umum massal itu lebih mahal di biaya first mile dan last mile-nya, seperti taksi, ojol, bajaj dan lainnya. Selama angkutan pengumpan itu minim dan dianggap lama karena tidak terintegrasi dengan jadwal kereta KRL, MRT, maupun LRT," ujarnya.
Kenyataan inilah yang mendorong sebagian masyarakat untuk tetap menganggap kendaraan pribadi jauh lebih praktis daripada harus berganti kendaraan berkali-kali dalam satu kali jalan.
Padahal, jika merujuk pada data yang tersedia, angka pengguna transportasi publik terus mengalami kenaikan.
PT MRT Jakarta mencatat ada rata-rata 130.533 pelanggan setiap harinya pada September 2025.
Bahkan pada hari kerja, angka penggunanya menyentuh 148.972 pelanggan per hari.
Di sisi lain, Transjakarta berhasil menjaring 413 juta pelanggan sepanjang tahun 2025, angka yang melonjak dua kali lipat jika dibandingkan dengan tiga tahun sebelumnya.
Secara rata-rata, ada 1,4 juta mobilitas per hari yang memanfaatkan layanan ini.
Tren pertumbuhan juga dicatatkan oleh LRT Jakarta yang melayani sekitar 1,3 juta penumpang sepanjang 2025, atau membukukan kenaikan sebesar 8,97 persen dari tahun sebelumnya.
Meskipun demikian, lonjakan kuantitas pengguna transportasi publik ini rupanya belum secara otomatis mengurangi tingkat kemacetan di jalanan secara signifikan.
Faktor penghambat lainnya adalah ketidakseimbangan antara regulasi pengembangan transportasi umum dengan regulasi pembatasan kendaraan pribadi.
Deddy menilai implementasi konsep Transport Demand Management (TDM) yang memadukan strategi push (tekanan) dan pull (tarikan) belum berjalan secara optimal.
"Karena kurang balance antara kebijakan push dan pull transport demand management (TDM), push atau menekan penggunaan kendaraan pribadi masih belum maksimal," kata Deddy.
Deddy mencontohkan aturan ganjil genap yang berlaku saat ini hanya menyasar jam-jam tertentu, sehingga kontribusinya dalam mengurangi volume kendaraan di jalan dinilai masih sangat terbatas.
Oleh karena itu, ia menyarankan bahwa penerapan ganjil genap secara penuh selama 24 jam dapat dijadikan opsi taktis yang layak dipertimbangkan oleh pemerintah guna menekan penggunaan kendaraan pribadi.
"Quick win, paling simple adalah pelaksanaan ganjil genap full day atau 24 jam," ujarnya.
Menurut pandangan Deddy, tantangan utama yang dihadapi Jakarta saat ini bukan lagi sekadar perkara menambah jumlah koridor atau moda transportasi publik baru.
Aspek yang jauh lebih krusial adalah merajut integrasi antarmoda, memperkuat armada angkutan pengumpan, serta menggencarkan pembangunan kawasan berbasis transportasi publik atau Transit Oriented Development (TOD).
Tanpa adanya pembenahan pada struktur tata kota serta kemudahan akses menuju transportasi umum, masyarakat akan tetap memiliki kecenderungan untuk mengandalkan kendaraan pribadi, walaupun opsi angkutan massal terus disiapkan.
Pada titik krusial inilah Jakarta dihadapkan pada pekerjaan rumah yang jauh lebih besar daripada sekadar membentangkan jalur MRT baru atau menambah unit armada bus: mereformasi kota agar sepenuhnya berpihak pada para pengguna transportasi publik.