JAKARTA - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari merespons tuntutan yang disebutnya datang dari gerakan mahasiswa agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan.
Ia menegaskan agenda nasional tersebut tidak dapat ditiadakan.
Qodari menjelaskan bahwa MBG ialah program prioritas utama dari Prabowo.
Ia menyatakan agenda itu merupakan janji pada masa kampanye yang mengantarkan Prabowo terpilih menjadi pemimpin.
"Nah pada titik itu juga saya mau kasih konteks, bahwa yang namanya MBG nggak bisa Anda (mahasiswa) minta langsung berhenti. Prabowo dipilih karena program kerja yang dilaksanakan, nggak bisa diberhentikan," ujar Qodari dalam keterangan tertulis, Rabu (17/6/2026).
Qodari menyebutkan keliru besar jika ada pihak yang meminta program MBG dihentikan.
Ia mengutarakan persoalan tersebut sama saja dengan mendesak Prabowo untuk tidak merealisasikan komitmen kampanyenya.
"Salah besar kalau justru menuntut Pak Prabowo untuk menghentikan program itu. Karena itu justru janji kampanyenya. Anda sama dengan mengatakan Pak Prabowo jangan memenuhi janji kampanye," kata Qodari.
"Nah, kalau ketidaksetujuan Anda (mahasiswa) itu bersifat kategorikal, bersifat tenokratis, ya kami perbaiki mana yang kurang-kurang," lanjut Qodari.
Qodari membenarkan bahwa pelaksanaan program MBG menghadapi pelbagai kendala di lapangan.
Kendati demikian, menurutnya, kendala tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk menghentikan jalannya implementasi.
Qodari menegaskan bahwa pihak pemerintah membuka ruang komunikasi dan bersedia menerima aspirasi dari publik.
Ia mengklaim pemerintah memiliki komitmen kuat untuk memperbaiki tata kelola pelaksanaan MBG.
"Salah besar kalau justru menuntut Pak Prabowo untuk menghentikan program itu. Karena itu justru janji kampanyenya," jelasnya.
Qodari juga memberikan contoh berupa program kerja lainnya dari Prabowo.
Salah satunya yaitu menghentikan praktik manipulasi ekspor sumber daya alam bernilai strategis serta meningkatkan pendapatan negara melalui sistem ekspor satu pintu.
Bukan cuma itu, pemerintah juga memperluas akses pendidikan bagi kelompok masyarakat lemah melalui program Sekolah Rakyat (SR).
Menurut pandangannya, berbagai kebijakan yang diluncurkan Prabowo menjadi langkah nyata untuk menyelesaikan masalah warga.
"Ketika Pak Prabowo menjabat, ia berusaha menjalankan solusi itu. Nah, berikan kesempatan kepada ia untuk melaksanakan," tuturnya.
