DENPASAR - Kodam IX/Udayana menampik tuduhan mengenai adanya tindakan intimidasi terhadap penduduk, penggusuran secara paksa, hingga perusakan sarana sekolah yang menyeret personel TNI AD dalam polemik pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Neowula, Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur.

Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) IX/Udayana Kolonel Inf Amrizal Nasution di Denpasar, Rabu, menjelaskan kabar yang beredar tentang adanya aksi kekerasan ataupun intimidasi oleh anggota TNI tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.

"Tidak terdapat tindakan intimidasi, kekerasan fisik, maupun upaya penggusuran paksa oleh personel TNI terhadap masyarakat maupun fasilitas pendidikan di lokasi kejadian," katanya.

Berdasarkan penjelasan Amrizal, peristiwa yang sempat menghebohkan tersebut bermula dari kendala teknis saat proses mobilisasi alat berat berupa ekskavator menuju lokasi pembangunan KDMP yang berada di atas tanah hibah milik warga di area belakang SDN Neowula.

"Akses jalan desa yang sempit serta adanya struktur penyangga atap sekolah yang berada pada jalur manuver alat berat menyebabkan dilakukan penyesuaian teknis di lapangan," katanya.

Penyesuaian tersebut dilakukan melalui pemotongan pada sebagian tiang penyangga yang posisinya menghalangi jalur akses jalan.

Langkah itu juga telah didiskusikan terlebih dahulu dengan Kepala Desa Neowula serta Komite Sekolah agar alat berat dapat melintas tanpa merusak struktur utama bangunan sekolah.

Keterangan yang serupa juga disampaikan oleh Kepala Desa Neowula, Vinsensius Papa.

Ia menerangkan bahwa jalur yang dilewati alat berat merupakan jalan desa yang posisinya sangat dekat dengan bangunan sekolah sehingga menuntut adanya modifikasi teknis yang nantinya akan diperbaiki kembali.

Mengenai kehadiran Babinsa di lokasi, Amrizal menegaskan bahwa Sertu Hermin hadir atas permintaan langsung dari kepala desa untuk membantu pengamanan sekaligus menjembatani komunikasi warga guna mencegah konflik serta menjaga situasi tetap kondusif.

Kodam IX/Udayana juga membantah kabar burung yang telanjur viral di media sosial mengenai isu penggusuran paksa maupun aksi kekerasan kepada masyarakat setempat.

Sebagai langkah penanganan, seluruh aktivitas pembangunan KDMP di lokasi tersebut dihentikan untuk sementara waktu guna memberikan ruang bagi berjalannya proses mediasi di antara pihak-pihak terkait.

Selain itu, bagian tiang yang sebelumnya sempat disesuaikan secara teknis kini sudah diperbaiki kembali, area bekas galian dirapikan, serta alat berat telah digeser dari lokasi itu untuk mencegah kesalahpahaman yang berlarut-larut.

Saat ini pihak Kodim 1602/Ende terus menjalin komunikasi dengan pemerintah desa, pemuka masyarakat, tokoh adat, perwakilan kecamatan, hingga Dinas Pendidikan setempat guna mencari solusi terbaik yang dapat diterima oleh semua pihak.

Kodam IX/Udayana pun mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh isu yang belum jelas kebenarannya, serta mengedepankan jalur musyawarah dalam menyelesaikan setiap dinamika pembangunan di daerah.

"Kami berkomitmen menjaga stabilitas keamanan wilayah serta memperkuat sinergi dengan seluruh komponen bangsa demi kelancaran pembangunan dan kesejahteraan masyarakat," ujar Amrizal.