JAKARTA - Wali Kota Lhokseumawe temui KemenPAN-RB guna perjuangkan kepastian nasib serta keberlanjutan penghasilan 3.698 PPPK demi stabilitas pelayanan publik di daerah.

Dr. Sayuti Abubakar selaku pimpinan daerah melakukan langkah nyata dengan mendatangi langsung otoritas pusat di Jakarta.

Pertemuan tersebut melibatkan Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana serta Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur guna membedah problematika ribuan tenaga kontrak.

“Kami datang membawa harapan ribuan PPPK di Lhokseumawe. Mereka telah mengabdi dan menjadi bagian penting dalam pelayanan publik. Karena itu, negara harus hadir memberikan kepastian, baik dari sisi kebijakan maupun keberlanjutan penghasilan mereka,” ujar Sayuti, Senin 4 Mei 2026.

Sayuti menyampaikan bahwa keterbatasan kondisi fiskal daerah menjadi tantangan utama dalam mengelola belanja pegawai yang kian membengkak.

Beliau menjelaskan bahwa persoalan ini berkaitan erat dengan keberlangsungan pelayanan masyarakat dan bukan sekadar urusan administrasi semata.

Kebijakan afirmatif sangat diharapkan muncul sebagai solusi bagi realitas lapangan agar tidak mengganggu stabilitas keuangan daerah secara berlebihan.

Pemerintah daerah saat ini sedang mencermati arah kebijakan terbaru mengenai skema pembiayaan dan penataan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

Dukungan konkret dari pusat menjadi kunci agar penyesuaian regulasi tidak memberikan dampak negatif terhadap stabilitas APBD setempat.

Langkah advokasi ini merupakan bentuk komitmen yang konsisten dalam mencari jalan keluar berkeadilan bagi seluruh tenaga aparatur.

Diharapkan hasil pertemuan tersebut mampu melahirkan payung hukum yang lebih adaptif dan memberikan perlindungan bagi seluruh tenaga PPPK.

Kepastian masa depan para pegawai ini menjadi faktor krusial agar kualitas pelayanan publik di Kota Lhokseumawe tetap terjaga dengan baik.