SURABAYA – Pengembang sampaikan berbagai kendala teknis dan birokrasi dalam Program 3 Juta Rumah saat bertemu langsung dengan Menteri PKP Maruarar Sirait di Surabaya.
Persoalan utama yang mencuat dalam diskusi tersebut berpusat pada tumpang tindih regulasi di tingkat daerah yang seringkali menghambat proses konstruksi di lapangan.
Salah satu perwakilan pengembang menyatakan, sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah masih menjadi tantangan terbesar dalam penyediaan hunian terjangkau bagi masyarakat.
"Kami butuh kepastian hukum dan kemudahan akses lahan agar target pembangunan yang dicanangkan pemerintah bisa terealisasi tepat waktu," ujar Ahmad, salah satu pengembang lokal, sebagaimana dilansir dari berbagai sumber, Senin (4/5/2026).
Ahmad menekankan bahwa tanpa adanya insentif pajak dan pemangkasan birokrasi perizinan, biaya produksi rumah akan terus membengkak sehingga sulit dijangkau segmen menengah ke bawah.
Pihak pengembang sangat berharap agar kementerian dapat menjadi jembatan komunikator yang kuat dengan instansi lain guna memastikan ketersediaan infrastruktur pendukung di lokasi pembangunan.
Menteri PKP Maruarar Sirait menanggapi masukan tersebut dengan menjanjikan evaluasi menyeluruh terhadap skema kerja sama pemerintah dan badan usaha dalam sektor perumahan rakyat.
Langkah konkret yang akan diambil mencakup pemetaan kembali lahan-lahan potensial milik negara yang dapat dimanfaatkan untuk menyokong keberhasilan program strategis ini.
Pemerintah juga berkomitmen untuk menggandeng sektor perbankan guna memperluas akses pembiayaan yang lebih fleksibel bagi para pengembang maupun calon pembeli rumah.
Pertemuan yang berlangsung di Jawa Timur tersebut diharapkan menjadi titik awal perbaikan sistemik demi memangkas backlog perumahan nasional yang saat ini menyentuh angka 12,7 juta unit.
