JAKARTA – Pemerintah percepat flyover sebagai solusi permanen untuk mengatasi bahaya perlintasan sebidang yang kerap memicu kecelakaan kereta api di berbagai wilayah.
Kejadian kecelakaan yang melibatkan KRL serta KA Argo Bromo Anggrek di area Bekasi Timur menjadi dasar kuat percepatan pembenahan infrastruktur transportasi nasional.
Bobby Rasyidin selaku Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia menjelaskan bahwa eksekusi pembenahan dilakukan secara kolaboratif dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
"Kami langsung bergerak melakukan aksi-aksi penting. Prinsipnya, kalau tidak memenuhi syarat keselamatan, akan kami tutup," ujarnya di Stasiun Bekasi Timur, Rabu (29/4/2026).
Langkah penertiban mencakup pengawasan ketat terhadap perlintasan resmi maupun titik ilegal yang membahayakan operasional kereta.
Terdapat sekitar 1.800 lokasi yang masuk dalam daftar penataan ulang oleh pihak otoritas terkait.
Bobby Rasyidin menekankan bahwa standar keselamatan merupakan prioritas utama yang tidak dapat ditawar oleh pihak mana pun.
Dirinya juga meminta warga agar tidak menciptakan titik penyeberangan ilegal baru karena sangat mengganggu visibilitas petugas di lapangan.
Deddy Herlambang mengutarakan pendapat bahwa pengelolaan jalur tersebut sebenarnya telah terbagi secara jelas berdasarkan status kepemilikan jalan.
Peneliti Senior Instran ini menyebutkan jika keterbatasan dana di tingkat daerah sering kali menjadi hambatan dalam realisasi pembangunan infrastruktur pengaman.
Menurutnya, dukungan dari pemerintah pusat menjadi sangat krusial mengingat biaya pembangunan jembatan layang yang cukup besar.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan bahwa pendanaan pembangunan fasilitas ini akan sepenuhnya ditopang oleh kas negara.
Pemerintah mengalokasikan dana mencapai 4 triliun rupiah untuk menyelesaikan persoalan yang telah berlangsung selama puluhan tahun tersebut.
Terdapat 2 skema utama yang akan dijalankan, yakni pembangunan fisik secara masif serta penguatan sistem pengamanan di lokasi yang sudah ada.
