BANDUNG – Pemda Jabar didorong ambil peran besar dalam transisi energi berkeadilan guna melindungi dampak sosial ekonomi lokal dan mengoptimalkan potensi energi terbarukan.
Desakan ini muncul dari kalangan akademisi serta aktivis yang menilai kebijakan energi saat ini masih terlalu berpusat pada pemerintah nasional.
Kondisi tersebut seringkali membuat aspirasi dan perlindungan terhadap warga di tingkat daerah menjadi terabaikan dalam proses pengambilan keputusan strategis.
"Tidak adanya kerangka transisi energi berkeadilan di tingkat provinsi membuat target pengurangan emisi dikejar di atas kertas, sementara perlindungan sosial bagi warga terdampak masih diabaikan," tegas Klistjart Tharissa, Perwakilan RUTE Berkeadilan, sebagaimana dilangsir dari msn.com, Minggu (26/4/2026).
Jawa Barat menjadi sorotan utama karena memiliki tingkat konsumsi energi yang mencakup sekitar 18 hingga 19 persen dari total kebutuhan nasional.
Annisa Paramita Wiharani berpendapat bahwa perubahan kebijakan energi merupakan isu kompleks yang melibatkan dimensi politik dan sosial, bukan sekadar urusan teknis semata.
Ketergantungan terhadap energi fosil masih sangat tinggi meskipun terdapat dorongan kuat untuk segera menurunkan emisi karbon di berbagai sektor industri.
"Transisi energi bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga isu politik, ekonomi, dan sosial. Penting memahami siapa yang menentukan kebijakan, siapa yang terdampak, dan siapa yang dilibatkan," kata Annisa Paramita Wiharani, Dosen HI Unpar, sebagaimana dilangsir dari msn.com, Minggu (26/4/2026).
Koalisi masyarakat sipil kini telah menyusun dokumen kebijakan untuk menyoroti lemahnya koordinasi lintas sektor dalam penyusunan regulasi energi di daerah.
Partisipasi publik dianggap sebagai kunci utama agar pemanfaatan ekonomi dari sektor energi bersih dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat lokal.
"Harga batu bara terlihat murah karena dampak kesehatan dan lingkungan tidak dihitung sebagai biaya ekonomi," ujar Tata Mustasya, Direktur Eksekutif SUSTAIN, sebagaimana dilangsir dari msn.com, Minggu (26/4/2026).
Tata Mustasya berpendapat bahwa diperlukan terobosan fiskal seperti pungutan batu bara guna mendanai program transisi energi yang mandiri di tingkat provinsi.
Dinas ESDM setempat mengakui bahwa saat ini otoritas daerah masih terkendala oleh keterbatasan kewenangan dan masih menunggu kepastian regulasi dari pemerintah pusat.
