JAKARTA - Pemerintah memandang stabilitas harga nikel sebagai faktor penting bagi keberlanjutan industri pertambangan nasional.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memproyeksikan harga nikel akan bergerak stabil pada kisaran tertentu sepanjang tahun 2026. Proyeksi tersebut sejalan dengan kebijakan pemangkasan produksi nikel yang diterapkan di dalam negeri.
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Tri Winarno, menyampaikan bahwa pengendalian produksi bertujuan menjaga keseimbangan pasar global.
Dengan pasokan yang lebih terukur, harga nikel diharapkan tidak mengalami tekanan berlebihan. Langkah ini juga diharapkan mampu menopang posisi Indonesia sebagai produsen nikel utama dunia.
“Mudah-mudahan harganya bisa bertahan di kisaran US$ 19.000–US$ 20.000 per ton,” ujar Tri. Pernyataan tersebut mencerminkan optimisme pemerintah terhadap pemulihan harga nikel. Stabilitas harga dinilai penting bagi pelaku usaha di sektor hulu maupun hilir.
Target Produksi Nikel Lebih Terkendali
Untuk tahun 2026, Kementerian ESDM menetapkan target produksi nikel pada kisaran 250 juta hingga 260 juta ton. Angka ini lebih rendah dibandingkan target produksi dalam rencana kerja dan anggaran biaya tahun sebelumnya. Penurunan target tersebut merupakan bagian dari kebijakan pengendalian pasokan.
Target produksi sebelumnya mencapai 379 juta ton, sehingga penyesuaian ini cukup signifikan. Pemerintah menilai langkah tersebut diperlukan untuk menghindari kelebihan pasokan di pasar. Dengan produksi yang lebih terkendali, harga nikel diharapkan tetap berada pada level yang sehat.
Kebijakan ini juga diharapkan memberikan kepastian usaha bagi pelaku industri. Produsen dapat menyesuaikan rencana produksi dengan kondisi pasar global. Selain itu, kebijakan ini diharapkan mendorong efisiensi dan nilai tambah industri nikel nasional.
Pengaturan RKAB dan Masa Transisi Produksi
Terkait perusahaan tambang yang rencana kerja dan anggaran biayanya belum memperoleh persetujuan, pemerintah memberikan masa transisi tertentu. Perusahaan tersebut masih memiliki izin berproduksi hingga batas waktu yang telah ditetapkan. Dalam periode tersebut, pelaku usaha tetap dapat menjalankan aktivitas produksi secara terbatas.
Tri menjelaskan bahwa selama proses pemenuhan persyaratan administrasi, perusahaan masih diperbolehkan memanfaatkan sebagian kuota produksi. Kuota tersebut ditetapkan sebesar 25 persen dari total yang diajukan. Kebijakan ini dimaksudkan agar operasional tambang tetap berjalan sambil menunggu persetujuan penuh.
“Selama proses pemenuhan persyaratan dan penyelesaian administrasi, mereka masih memiliki persetujuan sampai Maret dan kuota itu masih bisa digunakan,” jelasnya. Pengaturan ini memberikan ruang adaptasi bagi pelaku usaha. Pemerintah menilai pendekatan ini lebih proporsional dalam menjaga iklim investasi.
Pergerakan Harga dan Pemulihan Pasar
Langkah pemangkasan produksi disebut sebagai bagian dari strategi menjaga stabilitas harga nikel internasional. Harga nikel sebelumnya sempat mengalami tekanan cukup dalam. Kondisi tersebut memicu perlunya kebijakan korektif dari sisi pasokan.
Pada pertengahan Desember 2025, harga nikel sempat turun hingga US$ 14.125 per ton. Setelah itu, harga mulai menunjukkan tren pemulihan secara bertahap. Perbaikan harga ini menjadi sinyal positif bagi industri pertambangan.
Berdasarkan data perdagangan logam, harga nikel pada Januari 2026 tercatat menembus US$ 17.000 per ton. Bahkan, pada awal bulan yang sama, harga sempat mencapai US$ 18.450 per ton. Pergerakan ini memperkuat optimisme bahwa harga nikel dapat kembali stabil.
Kebijakan Tambahan dan Target Penerimaan Negara
Selain pengendalian produksi, pemerintah juga mendorong industri besar untuk menyerap bijih nikel dari pengusaha tambang dalam negeri. Langkah ini bertujuan menjaga keberlangsungan usaha sektor hulu. Sinergi antara sektor hulu dan hilir dinilai penting bagi ekosistem industri nikel.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral juga menekankan pentingnya keberlanjutan usaha tambang nasional. Penyerapan bijih nikel oleh industri besar diharapkan memberikan kepastian pasar bagi produsen. Dengan demikian, rantai pasok nikel nasional dapat terjaga secara berkelanjutan.
Selain nikel, Kementerian ESDM juga menyesuaikan target produksi batu bara pada tahun 2026. Target produksi ditetapkan sekitar 600 juta ton, lebih rendah dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Penyesuaian ini sejalan dengan strategi pengendalian komoditas tambang.
Meskipun target produksi diturunkan, pemerintah tetap menargetkan penerimaan negara bukan pajak dari sektor mineral dan batubara tetap meningkat. Target PNBP pada 2026 ditetapkan sebesar Rp134 triliun. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan target tahun sebelumnya yang dipatok Rp124,7 triliun.
Pemerintah optimistis kebijakan yang diterapkan mampu menjaga keseimbangan antara produksi, harga, dan penerimaan negara. Stabilitas harga nikel diharapkan memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan. Dengan kebijakan yang terukur, sektor pertambangan diharapkan tetap menjadi penopang ekonomi nasional.
