Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan langkah konkret dalam merespons instruksi penghematan anggaran dari Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan Inpres 1/2025. Kebijakan ini mencakup berbagai upaya efisiensi seperti pengurangan biaya perjalanan dinas, acara seremonial, seminar, dan diskusi kelompok terfokus (FGD), demi mendukung agenda pengetatan pengeluaran pemerintah dan memastikan anggaran digunakan secara optimal.

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Adityaswara, menggarisbawahi bahwa sebagai lembaga negara, OJK memiliki tanggung jawab untuk mendukung kebijakan pusat yang diinisiasi oleh Presiden. “OJK telah menerapkan kebijakan efisiensi, antara lain optimalisasi penggunaan fasilitas milik OJK baik di kantor pusat maupun di daerah untuk kegiatan rapat,” ujar Mirza dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner (RDK), Rabu, 5 Maret 2025.

Implementasi Kebijakan Penghematan

OJK telah memulai penghematan dengan mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas yang dimilikinya untuk kegiatan pertemuan dan rapat, baik di tingkat pusat maupun daerah. Mirza menjelaskan, “Pembatasan dilakukan dengan menetapkan kebijakan bahwa kegiatan rapat di luar kantor hanya dilaksanakan untuk pembahasan strategis lintas bidang atau yang bersifat mendesak. Ini pun dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan akomodasi berbiaya lebih efisien.”

Langkah penghematan tidak berhenti sampai di situ. OJK memanfaatkan teknologi daring untuk menyelenggarakan rapat atau sosialisasi, terutama bagi peserta yang berdomisili di luar kota. Hal ini tidak hanya menekan biaya, tetapi juga meningkatkan fleksibilitas dan efisiensi waktu pelaksanaan kegiatan. “Dengan diberlakukannya Inpres nomor 1 tahun 2025 tersebut, OJK telah mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan efisiensi seperti perjalanan dinas, seremonial, seminar, hingga focus group discussion,” jelas Mirza.

Alokasi Efisiensi untuk Pengembangan Lain

Efisiensi anggaran yang berhasil dicapai OJK tidak lantas menjadi simpanan semata, namun dialokasikan kembali untuk mendukung sektor-sektor yang menjadi prioritas strategis lembaga ini. Sebagaimana ditegaskan oleh Mirza, “Nilai efisiensi dari kegiatan-kegiatan tersebut akan dialokasikan kepada kegiatan lain sesuai kebutuhan OJK, misalnya pengembangan sumber daya manusia dan penguatan infrastruktur teknologi informasi (IT).”

Pengembangan sumber daya manusia yang optimal dan infrastruktur IT yang kuat merupakan dua pilar penting guna meningkatkan kinerja OJK dalam mengawasi dan mengawal sistem keuangan di Indonesia. Dengan struktur pengawasan yang lebih solid dan kapabilitas SDM yang lebih mumpuni, OJK diharapkan tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan internal, tetapi juga mampu merespons dinamika perubahan di industri jasa keuangan dengan lebih responsif dan efektif.

Efisiensi yang Sejalan dengan Visi Nasional

Langkah efisiensi yang diambil OJK sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya manajemen anggaran negara yang lebih baik dan efisien, terutama dalam situasi ekonomi global yang menuntut kewaspadaan tinggi. Efisiensi ini merupakan bagian integral dari upaya memperkuat daya saing nasional di tengah tantangan global.

Dengan efisiensi anggaran yang diterapkan, OJK tidak hanya menunjukkan kepatuhan terhadap arahan kepemimpinan nasional, tetapi juga merefleksikan komitmen untuk mencontohkan pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab dan berorientasi pada hasil. Kebijakan ini diyakini akan mendukung upaya pemerintah dalam menyeimbangkan anggaran, meningkatkan daya guna, dan efekti vitas dari setiap rupiah yang dibelanjakan.

Sebagai lembaga yang memegang peran penting dalam menjaga stabilitas sektor keuangan Indonesia, OJK mengemban tugas memperkuat landasan ekonomi nasional. Kebijakan efisiensi yang dilakukannya diharapkan menjadi model yang bisa diikuti oleh lembaga-lembaga negara lainnya dalam pengelolaan anggaran, demi tercapainya tatakelola keuangan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi bangsa dan negara.