BANDUNG - Proses pemindahan layanan bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dari Terminal Cicaheum ke Terminal Leuwipanjang di Kota Bandung masih belum berjalan sepenuhnya sesuai dengan rencana awal.
Kebijakan yang direncanakan mulai berlaku pada 5 Juni 2026 tersebut kini mengalami hambatan akibat adanya kendala sosial yang belum terselesaikan di lokasi.
Dari total 110 unit bus yang tadinya beroperasi di Terminal Cicaheum, saat ini baru sekitar 80 persen atau berkisar 60 unit yang sudah dialihkan ke Terminal Leuwipanjang.
Sementara itu, sisa 20 persen armada lainnya terpantau masih melayani penumpang dan beroperasi di area terminal yang lama.
Koordinator Lapangan Terminal Leuwipanjang, Dedi Suhendar, memberikan penjelasan bahwa kendala utama bukan disebabkan oleh kesiapan fasilitas di terminal baru, melainkan oleh masalah sosial yang terjadi di Terminal Cicaheum.
Ia mengungkapkan bahwa tuntutan ganti rugi dari para pedagang yang terdampak oleh penataan ulang fungsi terminal menjadi alasan utama proses migrasi ini belum rampung.
“Informasi yang kami dapat dari Kepala Terminal (Cicaheum) bahwa masalah ini masih terkait dengan para pedagang yang meminta kompensasi. Itu informasi yang kami terima,” ujar Dedi, Minggu (21/6/2026) dikutip dari TribunJabar.id.
Kondisi tersebut membuat sejumlah perusahaan otobus (PO) memilih untuk bertahan sementara waktu di Terminal Cicaheum demi menjaga stabilitas kegiatan ekonomi di lingkungan tersebut sampai ada solusi konkret dari pihak pemerintah.
Tuntutan ganti rugi dari para pedagang di lingkungan Terminal Cicaheum ini menimbulkan dilema tersendiri.
Pada satu sisi, langkah pemindahan armada merupakan bagian dari program pembenahan sistem transportasi.
Namun di sisi lain, sektor ekonomi pedagang setempat ikut terdampak sehingga memerlukan kepastian kompensasi.
Oleh karena itu, sebagian armada bus masih tetap beroperasi di lokasi lama walaupun secara perlahan terus diarahkan untuk melakukan perpindahan.
Keadaan ini memicu proses masa transisi tidak berlangsung secara serentak, melainkan bertahap serta berjalan lebih lambat dari target yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah.
Walaupun proses migrasi belum rampung seutuhnya, fasilitas penunjang di lokasi baru dinilai sudah sangat siap dalam menampung semua armada bus.
Dedi Suhendar menegaskan dari aspek sarana maupun prasarana, tingkat kesiapan Terminal Leuwipanjang kini telah mencapai kisaran 90 persen.
“Untuk sarana dan prasarana, kami sudah siap secara rekayasa lalu lintas, penempatan armada, maupun jadwal. Kesiapan kami sudah sekitar 90 persen,” tegasnya.
Terminal baru ini mempunyai daya tampung yang besar karena sanggup memuat hingga 560 unit bus, sehingga dinilai memadai untuk menampung seluruh armada AKAP dan AKDP asal Cicaheum.
Bukan hanya itu, pihak pengelola pun telah menyusun skema pengaturan kendaraan cadangan (standby) agar tidak memicu kepadatan arus kendaraan.
Dari total sekitar 21 Perusahaan Otobus (PO) yang semula berbasis di Cicaheum, kini tercatat baru 19 PO yang telah membuka layanan operasional di Terminal Leuwipanjang.
Sebelumnya, manajemen Terminal Cicaheum telah melaksanakan pemindahan rute perjalanan secara bertahap selaku bagian dari program pengembangan Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya.
Langkah ini diambil sebagai bentuk upaya dari pemerintah dalam membenahi sistem transportasi umum agar menjadi lebih terintegrasi.
Kepala Terminal Cicaheum, Asep Supriadi, mengutarakan bahwa pengalihan rute ini merupakan sebuah kebijakan strategis demi mendukung sistem angkutan massal di Kota Bandung.
Ia menerangkan bahwa ke depannya Terminal Cicaheum akan dialihfungsikan sebagai depo BRT, bukan lagi sebagai terminal bagi bus AKAP maupun AKDP seperti sedia kala.
Menurut penjelasannya, pengoperasian BRT ini diharapkan dapat meminimalisasi kemacetan sekaligus membantu mengurangi tingkat polusi udara di wilayah Kota Bandung.