Lewat Desa Berdaya, Pemprov NTB dan KSSK Genjot Ekonomi Warga

Minggu, 31 Mei 2026 | 16:07:32 WIB
Program Desa Berdaya Tematik Pemerintah Provinsi NTB mendapat sambutan antusias dari para kepala desa penerima manfaat di Kabupaten Lombok Timu (FOTO: NET)

MATARAM – Pemerintah Provinsi NTB bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terus memperkuat sinergi kebijakan guna menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Langkah penguatan kolaborasi ini diarahkan pada penanggulangan kemiskinan, peningkatan literasi keuangan warga, serta penguatan ekonomi tingkat desa lewat Program Desa Berdaya yang dibahas dalam Forum KSSK NTB di Hotel Prime Plaza, Jumat (29/5/2026).

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala OJK Provinsi NTB Rudi Sulistyo, Kepala Perwakilan LPS II Bambang S. Hidayat, Kepala Kanwil DJPb NTB Ratih Hapsari Kusumawardani, Kepala Kanwil DJP NTB Judiana Manihuru, Kepala Dinas Sosial NTB Ahmad Masyhuri, serta Kepala Dinas PMPD Dukcapil NTB Lalu Hamdi.

Sekretaris Daerah Provinsi NTB Abul Chair menegaskan krusialnya dukungan sektor keuangan dan pembiayaan produktif demi menyukseskan Program Desa Berdaya.

Ia menilai bahwa peningkatan kapasitas desa wajib dibarengi dengan penguatan literasi keuangan supaya bisa memberikan efek riil bagi kesejahteraan warga.

“Pada Program Desa Berdaya ini kita titipkan penguatan di sisi keuangan dan permodalan produktif, bagaimana desa meningkatkan kapasitasnya melalui literasi keuangan, peningkatan ekonomi, dan perubahan mindset masyarakatnya,” ujarnya.

Ia menyampaikan bahwa Program Desa Berdaya menjadi bagian dari langkah pemerintah daerah dalam mendorong desa-desa di NTB agar naik kelas serta lebih mandiri secara finansial.

Di sisi lain, Kepala Bappeda NTB Baiq Nelly Yuniarti mengutarakan bahwa penanggulangan kemiskinan masih menjadi beban tugas utama pemerintah daerah.

Ia memaparkan bahwa angka kemiskinan di NTB saat ini menyentuh kisaran 11,3 persen sehingga memerlukan tindakan terpadu lewat pembangunan ekonomi yang berbasis pada potensi daerah.

“Penguatan ketahanan pangan melalui pembangunan ekosistem industri pertanian dan subsektornya menjadi fokus utama kami. Potensi NTB memang berada pada sektor pertanian dan pariwisata,” jelasnya.

Berdasarkan keterangan Kepala Bappeda, pemerintah daerah kini memiliki tiga fokus utama pembangunan, yaitu penanggulangan kemiskinan, penguatan ekonomi warga, serta pembangunan ekosistem industri berbasis potensi unggulan daerah.

Sektor ekosistem tersebut mencakup bidang pertanian, peternakan, kelautan, pariwisata, hingga industri kreatif yang dipadukan lewat Program Desa Berdaya.

“Program Desa Berdaya kami arahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan pengurangan ketimpangan pendapatan masyarakat,” katanya.

Sokongan terhadap penguatan ekonomi daerah juga diutarakan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB Hario K. Pamungkas.

Ia menyebutkan bahwa Bank Indonesia mempunyai beragam program guna menyokong pengembangan UMKM dan pelaku ekonomi desa lewat penyediaan sarana produksi, edukasi, serta literasi keuangan.

“Melalui forum ini, kami ingin memperkuat edukasi dan literasi keuangan masyarakat agar pelaku ekonomi di desa memiliki kemampuan pengelolaan usaha dan keuangan yang lebih baik,” ungkapnya.

Terkini