JAKARTA - Sejumlah pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang China mengeluhkan kebijakan Pemerintah Indonesia karena dinilai memberatkan dunia usaha.
Keluhan tersebut diungkapkan secara langsung dalam sebuah pertemuan bersama tiga menteri kabinet.
Para pejabat yang hadir meliputi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani, serta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Agenda diskusi tersebut dilaksanakan di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, pada Selasa sore (19/5/2026).
"Ini kan dengan pengusaha China, barusan. Ya, menangkap masalah-masalah mereka hadapi. Ada keluhan-keluhan mereka. Dan ya udah, kami dengerin. Kalau kami bisa pecahkan, kami pecahkan," ujar Purbaya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (19/5/2026).
Ketika dimintai keterangan perihal poin keberatan para pelaku usaha tersebut, Purbaya menjelaskan bahwa substansi persoalan sudah dikirimkan lewat surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto.
Sebagai informasi tambahan, surat dari KADIN China yang beredar luas di publik menyoroti regulasi domestik yang dianggap menekan iklim usaha, salah satunya mengenai rencana syarat retensi Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA).
Dokumen yang beredar itu menunjukkan protes Kadin China terhadap aturan DHE SDA yang mengharuskan penyimpanan 50% devisa hasil ekspor di bank BUMN dalam negeri paling sedikit selama satu tahun, lantaran dinilai berisiko mengganggu likuiditas keuangan korporasi.
Di samping itu, para pebisnis Negeri Tirai Bambu tersebut juga menyatakan keberatan atas rencana menaikkan tarif royalti sektor mineral dan batu bara (minerba) hingga pungutan bea keluar.
Penerapan regulasi baru itu dikhawatirkan memicu lonjakan biaya produksi pada industri pertambangan serta proyek hilirisasi nikel di tanah air.
"Ada banyak Kadin nya China sini yang bikin surat ke Presiden," terang Purbaya.
Pada kesempatan yang sama, Bahlil menerangkan bahwa pertemuan sore itu mendiskusikan beragam hambatan yang dirasakan investor maupun pelaku bisnis asal China, khususnya yang bergerak di sektor pertambangan dan proyek hilirisasi.
Pemerintah berharap dialog ini mampu membuahkan solusi konkret demi memberikan keuntungan bersama bagi pihak pengusaha sekaligus negara.
"Tadi saya, Pak Rosan Menteri Investasi dan Pak Purbaya, Menteri Keuangan dan Pak Dubes mengundang investor Tiongkok yang sudah beroperasi di sini. Kami melakukan rapat koordinasi tentang apa aja kendala mereka. Kan kami ingin untuk perusahaan harus survive, negara juga harus mendapatkan pendapatan," jelas Bahlil.
Bukan hanya itu, para pengusaha China juga mengharapkan adanya kepastian suplai bahan baku mentah guna menyokong aktivitas industri hilirisasi, seperti komoditas bauksit dan nikel.
"Mereka ingin mendapatkan kepastian bahan baku bauksit kemudian nikel, dan saya katakan semuanya oke nggak ada masalah. Karena itu industri kan hilirisasi," ujarnya.
Sementara itu, saat dikonfirmasi mengenai apakah pertemuan ini digelar sebagai langkah responsif atas surat keluhan investasi yang dilayangkan Kadin China kepada Prabowo, Bahlil menepis dugaan tersebut.
Bahlil menegaskan bahwa selama dirinya memimpin Kementerian Investasi dan BKPM, relasi kerja berjalan aman karena pihaknya konsisten melakukan peninjauan berkala serta menjaga jalur komunikasi tetap efektif.
"Enggak ada. Saya tidak menganggap itu, saya kan rutin aja kami waktu Menteri Investasi kan suka melakukan evaluasi per 4 bulan, per 6 bulan," terang Bahlil.