JAKARTA - Ambisi Indonesia untuk merajai rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia kini menghadapi tantangan serius dari dalam negeri. Di saat sejumlah proyek smelter berbasis teknologi High Pressure Acid Leaching (HPAL) bersiap melakukan operasional perdana, industri justru dibayangi oleh risiko defisit bahan baku. Kebijakan pemangkasan produksi bijih nikel di tingkat hulu dikhawatirkan akan menciptakan ketimpangan pasokan yang memaksa para pelaku industri mencari solusi alternatif, termasuk beralih ke pasar impor.
Situasi ini memicu kekhawatiran mengenai stabilitas operasional fasilitas pengolahan dan pemurnian yang telah menelan investasi triliun rupiah. Jika ketersediaan bijih nikel domestik tidak mampu mengimbangi laju pertumbuhan kapasitas smelter, maka ketergantungan pada pasokan dari negara tetangga seperti Filipina berpotensi meningkat tajam pada tahun ini.
Ekspansi Kapasitas Smelter dan Kebutuhan Bahan Baku
Pertumbuhan industri nikel Indonesia saat ini sedang berada pada titik krusial. Banyak proyek smelter, terutama yang difokuskan pada pengolahan nikel kadar rendah untuk bahan baku baterai kendaraan listrik, telah mencapai tahap akhir konstruksi. Namun, antusiasme di hilir ini berbanding terbalik dengan kondisi di hulu yang mengalami pengetatan produksi.
Ketua Forum Industri Nikel Indonesia (FINI), Arif Perdana Kusumah, menyoroti adanya lonjakan kebutuhan bijih nikel yang sangat signifikan tahun ini. Kenaikan ini didorong oleh bertambahnya kapasitas terpasang dari smelter-smelter baru yang mulai beroperasi, khususnya proyek HPAL yang selama ini menjadi tulang punggung visi kendaraan listrik nasional.
Proyeksi Kebutuhan Tambahan 50 Juta Ton Bijih Nikel
Skala industri pengolahan nikel Indonesia telah tumbuh menjadi raksasa yang membutuhkan "asupan" bahan baku dalam jumlah masif. Menurut data yang dihimpun, kemampuan produksi dari seluruh fasilitas pengolahan dan pemurnian nikel di Indonesia pada 2026 diprediksi akan mencapai angka yang sangat besar untuk kelas I dan II.
Menurutnya, pada 2026, kemampuan produksi semua fasilitas pengolahan dan pemurnian nikel di Indonesia dapat mencapai sekitar 2,7 juta ton nikel kelas I dan II. Lonjakan kapasitas produksi ini membawa konsekuensi logis berupa permintaan bijih nikel yang lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Arif Perdana Kusumah menambahkan bahwa dengan kapasitas produksi tersebut, terdapat kebutuhan tambahan sekitar 40 juta hingga 50 juta ton basah (wmt) bijih nikel pada 2026.
Potensi Ketergantungan pada Impor dari Filipina
Ketimpangan antara kuota produksi hulu yang dipangkas dengan kebutuhan hilir yang membengkak menciptakan lubang pasokan yang harus segera ditutup. Jika produsen lokal tidak mampu memenuhi permintaan tambahan puluhan juta ton tersebut, maka para pengelola smelter tidak memiliki pilihan lain selain mendatangkan bahan baku dari luar negeri.
Filipina, sebagai produsen nikel terbesar kedua di dunia setelah Indonesia, menjadi kandidat terkuat untuk mengisi kekosongan tersebut. Kondisi ini dipandang ironis oleh banyak pihak, mengingat Indonesia adalah pemilik cadangan nikel terbesar di dunia. Peningkatan impor nikel ini tidak hanya akan berdampak pada neraca perdagangan di sektor pertambangan, tetapi juga pada biaya produksi keseluruhan di tingkat smelter.
Dampak bagi Strategi Kendaraan Listrik Nasional
Teknologi HPAL yang mulai banyak digunakan di Indonesia merupakan kunci bagi produksi nikel kadar rendah yang nantinya akan diolah menjadi komponen baterai. Keberhasilan operasional smelter HPAL sangat bergantung pada kepastian pasokan bijih nikel kadar rendah secara kontinu.
Ancaman defisit ini menjadi sinyal kuning bagi rencana jangka panjang pemerintah dalam membangun ekosistem kendaraan listrik yang mandiri. Jika bahan baku utama harus diimpor, maka nilai tambah yang diharapkan dari proses hilirisasi di dalam negeri berisiko tereduksi oleh tingginya biaya logistik dan ketergantungan pada kebijakan ekspor negara lain.
Tantangan Manajemen Produksi di Sektor Hulu
Pemangkasan produksi di tingkat hulu seringkali berkaitan dengan upaya pemerintah dalam menjaga keberlanjutan cadangan serta keseimbangan harga pasar. Namun, koordinasi antara kebijakan di sektor pertambangan (hulu) dan sektor perindustrian (hilir) menjadi sangat krusial agar tidak terjadi gesekan yang merugikan salah satu pihak.
Pelaku industri berharap adanya evaluasi berkala terhadap kuota produksi yang diberikan kepada pemegang izin tambang. Tanpa adanya sinkronisasi data kebutuhan smelter dengan izin produksi di tambang, risiko idle atau berhentinya operasional smelter akibat ketiadaan bahan baku akan terus membayangi iklim investasi di Indonesia.
Menjaga Keberlanjutan Industri Nikel Masa Depan
Menghadapi tahun 2026, industri nikel Indonesia berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, kemampuan manufaktur telah meningkat drastis dengan hadirnya teknologi pengolahan mutakhir. Di sisi lain, ketahanan pasokan bahan baku domestik mulai diuji oleh berbagai kebijakan pembatasan.
Diperlukan strategi integrasi yang lebih kuat untuk memastikan bahwa setiap butir bijih nikel yang ditambang di bumi Indonesia benar-benar dapat diserap secara optimal oleh smelter di dalam negeri. Dengan demikian, ancaman defisit pasokan dapat dihindari, dan Indonesia tetap dapat menjalankan misi hilirisasinya tanpa harus bergantung pada pasokan bijih dari luar negeri. Keberlanjutan industri ini akan sangat bergantung pada bagaimana pemerintah dan pelaku usaha mengelola keseimbangan antara proteksi cadangan dan pemenuhan kebutuhan industri yang terus bertumbuh pesat.