JAKARTA - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) telah menyediakan bantuan biaya pendidikan bagi para murid yang tidak masuk ke sekolah negeri.
Hal tersebut diutarakan secara langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, ketika melangsungkan pertemuan bersama para pimpinan SMA serta SMK swasta di daerah tersebut.
Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa saat ini terdata kurang lebih 1.015 satuan pendidikan swasta yang punya komitmen penuh demi menyukseskan program kesetaraan akses pendidikan di daerah Jawa Barat.
Di sisi lain, program jaminan biaya pendidikan tersebut ditargetkan untuk menyasar kurang lebih 70.000 sampai 80.000 murid yang datanya telah terinput.
"Sudah ada mitra Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan untuk menyalurkan sekitar 70.000 sampai 80.000 siswa yang terdata di PCMB agar mendapatkan beasiswa dari pemerintah provinsi," ujar Dedi Mulyadi di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jawa Barat dikutip dari laman Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Selasa (23/6/2026).
Dia menguraikan bahwa penyaluran subsidi bagi pendidikan tersebut akan menerapkan sistem perorangan.
Melalui sistem tersebut, para murid yang berhak bakal mendapatkan dana bantuan yang proses pembayarannya langsung dikirim ke pihak sekolah masing-masing.
"Beasiswa perorangan. Siswanya tercatat. Provinsi Jawa Barat menjadi orang tua dari siswa itu. Karena menjadi orang tua, orang tua yang membayarkan ke sekolah," tuturnya.
Dana bantuan yang dialokasikan tersebut meliputi uang gedung sebesar Rp1,5 juta bagi tiap murid beserta subsidi bulanan senilai Rp100 ribu.
Pihak Pemprov pun akan mendorong jalannya program sertifikasi bagi para guru di sekolah swasta yang menjadi rekanan.
Terkait aspek pembiayaan untuk menjalankan program itu, Dedi meyakinkan bahwa plot anggarannya telah disiapkan secara matang.
"Sudah ada, tinggal pergeseran. Ada alokasi-alokasi yang tidak dilaksanakan. Misalnya, bangun sekolah tapi belum ada sertifikatnya. Itu bisa digeser dan segera dialokasikan," ungkapnya.
Kebijakan ini diputuskan sebagai bentuk respons terhadap membeludaknya total pendaftar baru yang tidak dapat ditampung oleh sekolah-sekolah negeri.
Di momen yang berbeda, Dedi Mulyadi mengemukakan bahwa dari keseluruhan 444.000 pendaftar baru, terdapat kurang lebih 70.000 anak yang belum memperoleh kuota di sekolah negeri.
"Dari data siswa yang terpetakan melalui entry data PCMB itu ada 444 ribu siswa yang sudah terpetakan. Dari peta tersebut kami sudah bisa membaca ada potensi 70 ribu siswa yang belum bisa terakomodir di sekolah negeri," ujar Dedi Mulyadi dilansir dari detikJabar.
