BULELENG – FGD di Bappeda Buleleng memperkuat perencanaan pembangunan berbasis lingkungan melalui kolaborasi strategis untuk menyusun dokumen proyek OP8 GEF-SGP Indonesia.
Upaya serius dalam mengintegrasikan aspek ekologis ke dalam kebijakan daerah terus dimatangkan melalui diskusi mendalam bersama berbagai pemangku kepentingan.
"Pendekatan yang digunakan berbasis lanskap, guna memastikan dampak program lebih luas dan berkelanjutan," ujar Koordinator Nasional GEF-SGP Indonesia, sebagaimana dilansir dari bappeda.bulelengkab.go.id, Senin (27/4/2026).
Pertemuan tersebut menjadi wadah krusial bagi pemerintah daerah dan lembaga swadaya untuk menyelaraskan visi mengenai perlindungan sumber daya alam.
Fokus diskusi mencakup berbagai persoalan mendesak mulai dari konservasi lumba-lumba hingga tata kelola persampahan yang lebih efisien di Bali Utara.
Pemberdayaan sosial dan ekonomi bagi kelompok masyarakat lokal juga menjadi pilar utama dalam rancangan intervensi yang sedang disusun.
GEF-SGP Indonesia menegaskan bahwa pelibatan kelompok perempuan dan pemuda adalah syarat mutlak bagi keberhasilan program di lapangan.
Data dasar yang dikumpulkan dari diskusi ini akan menjadi landasan operasional untuk periode 2026 hingga 2030 mendatang.
Koordinator Nasional GEF-SGP Indonesia menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menghimpun masukan strategis dalam penyusunan dokumen proyek yang saat ini tengah dalam proses peninjauan oleh Dewan GEF, melansir dari bappeda.bulelengkab.go.id, Senin (27/4/2026).
Kunjungan lapangan ke wilayah Bali dan Nusa Tenggara Barat ini merupakan bagian dari rangkaian observasi teknis yang berlangsung selama 6 hari.
Pemerintah Kabupaten Buleleng diharapkan mampu memberikan kontribusi aktif agar program hibah tersebut selaras dengan dinamika kebutuhan lokal.
Evaluasi terhadap potensi degradasi lingkungan dilakukan secara mendalam guna menentukan titik intervensi yang paling mendesak.
Pendekatan kolaboratif ini diharapkan mampu melahirkan solusi kreatif atas tantangan ekologis yang dihadapi masyarakat pesisir saat ini.
Transparansi dalam penghimpunan data dasar akan menjamin akuntabilitas setiap kebijakan pembangunan yang diambil oleh otoritas terkait.
Keberlanjutan ekosistem di Buleleng kini bergantung pada sejauh mana sinergi antara kebijakan birokrasi dan partisipasi aktif komunitas akar rumput.
