SORONG – BPS catat 48.200 rumah tangga di PBD huni rumah tak layak yang menjadi tantangan besar bagi pembangunan kesejahteraan masyarakat di provinsi termuda tersebut.
Kondisi hunian di wilayah Papua Barat Daya kini sedang berada di bawah sorotan tajam menyusul rilis data statistik terbaru.
Fasilitas tempat tinggal yang memenuhi standar kelayakan masih menjadi kendala utama bagi puluhan ribu keluarga di sana.
"Hasil Susenas 2024 menunjukkan sebanyak 48.200 rumah tangga atau setara dengan 34,70 persen rumah tangga di Papua Barat Daya masih menghuni rumah tidak layak," ujar Kepala BPS Papua Barat Daya Johny Isad Rakhmat, sebagaimana dilangsir dari antaranews.com, Senin (27/4/2026).
Pemerintah daerah perlu segera merumuskan kebijakan yang tepat sasaran untuk menekan angka hunian yang tidak memenuhi syarat kesehatan dan keamanan tersebut.
Johny Isad Rakhmat menjelaskan bahwa parameter rumah layak huni mencakup aspek ketahanan bangunan, kecukupan luas lantai, serta akses sanitasi dan air minum yang memadai.
Indikator-indikator tersebut merupakan tolok ukur penting dalam menentukan tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup penduduk secara keseluruhan.
"Kalau bicara soal perumahan, bukan sekadar ada atap dan dinding, tetapi bagaimana ketersediaan air minum bersih dan fasilitas sanitasi seperti jamban yang layak," ujar Johny Isad Rakhmat, sebagaimana dilangsir dari antaranews.com, Senin (27/4/2026).
Masyarakat yang tinggal di bangunan tanpa fondasi kokoh atau ventilasi yang cukup memiliki risiko kesehatan yang jauh lebih tinggi.
Data ini diharapkan menjadi basis bagi kementerian terkait dalam menyalurkan bantuan perbaikan rumah atau program stimulan perumahan swadaya.
Pertumbuhan ekonomi di provinsi baru ini harus diikuti dengan perbaikan infrastruktur dasar pada level rumah tangga.
Johny Isad Rakhmat berpendapat bahwa data statistik tersebut harus dijadikan acuan bagi pemerintah provinsi untuk mengalokasikan anggaran pembangunan sektor perumahan dengan lebih presisi.
"Kami berharap data ini menjadi masukan berharga bagi pengambilan kebijakan demi meningkatkan taraf hidup warga di Papua Barat Daya," ujar Johny Isad Rakhmat, sebagaimana dilangsir dari antaranews.com, Senin (27/4/2026).
Perubahan nyata di lapangan sangat dinantikan agar angka 48.200 rumah tangga tersebut dapat berkurang secara signifikan dalam periode mendatang.
