KUPANG – Forum Disabilitas Kabupaten Kupang mendorong pembangunan inklusif dan akses setara melalui pendataan akurat serta keterlibatan aktif dalam perencanaan daerah.

Penyusunan kebijakan daerah untuk tahun 2027 diharapkan tidak lagi mengesampingkan kelompok rentan di wilayah ini.

Arnoldus Menus menyatakan bahwa ketersediaan data yang terpilah hingga level desa menjadi fondasi utama dalam menciptakan program tepat sasaran.

“Kami berkomitmen menjadi mitra pemerintah untuk mewujudkan Kabupaten Kupang yang inklusif, adil, dan setara bagi seluruh masyarakat.” ucap Forum Disabilitas Kabupaten Kupang, Arnoldus Menus, saat di wawancarai rri.co.id, Selasa 21 April 2026.

Arnoldus Menus berpendapat bahwa keterlibatan penyandang disabilitas dalam Musyawarah Desa hingga Musrenbang kabupaten adalah mandat yang harus dipenuhi pemerintah.

Penerapan konsep desa inklusi di seluruh penjuru Kabupaten Kupang memerlukan dukungan anggaran serta pendampingan yang konsisten.

Fasilitas publik seperti gedung pemerintah dan pusat layanan kesehatan harus mulai berbenah agar lebih aksesibel bagi semua orang.

Sektor ekonomi kreatif bagi penyandang disabilitas juga perlu mendapat stimulus agar kemandirian keluarga dapat tercapai secara mandiri.

Penghapusan stigma negatif di tengah masyarakat menjadi agenda penting untuk menciptakan lingkungan sosial yang benar-benar terbuka.

Pemerintah daerah diminta segera merumuskan regulasi yang berpihak pada kesetaraan akses di berbagai sektor kehidupan masyarakat.

Upaya kolaboratif antara komunitas dan birokrasi menjadi kunci utama agar tidak ada satu pun kelompok yang tertinggal dalam gerak pembangunan.